NEWSTICKER
Massa demo buruh dan polisi berjoget di tengah kegiatan. Medcom.id/Anggi Tondi Martaon.
Massa demo buruh dan polisi berjoget di tengah kegiatan. Medcom.id/Anggi Tondi Martaon.

Demo Damai Buruh Diapresiasi

Nasional Demo Buruh
Faisal Abdalla • 03 Oktober 2019 01:55
Jakarta: Pengamat komunikasi dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi mengapresiasi aksi demonstrasi buruh yang menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Aksi buruh itu berjalan kondusif.
 
"Kalau sudah ada komunikasi yang baik antara demonstran dan pemangku kebijakan pasti jauh dari anarkis karena kedua belah pihak sama-sama ingin titik temu dari kepentingan masing-masing, bukanya ekspresi kekerasan yang akhirnya merugikan semua," kata Ari dilansir Antara, Rabu, 2 Oktober 2019.
 
Padahal, kata Ari, demo buruh yang digelar hari ini langsung menyangkut 'urusan perut' masyarakat. Namun massa buruh tetap menunjukkan bagaimana penyampaian pendapat seharusnya dilakukan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia membandingkan aksi damai buruh dengan demo mahasiswa yang menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dia menyayangkan aksi yang digelar mahasiswa berujung ricuh.
 
Seharusnya, jelas dia, aksi mahasiswa berjalan lebih damai. Sebab tuntutan para mahasiswa sudah dipenuhi. Sementara tuntutan para buruh, meski sudah dikomunikasikan kepada pemerintah, belum ada titik temu hingga kini.
 
"Inilah anehnya. Tuntutanya penolakan RUU kontroversial dari mahasiswa sudah dipenuhi Presiden dengan penundaan pengesahan. Presiden juga sudah menyatakan mempertimbangkan Perppu KPK, tapi kenapa kok masih anarkis," ujarnya.
 
Ari menilai wajar jika ada pihak-pihak yang beranggapan aksi mahasiswa sudah ditunggangi. Sebab komunikasi publik yang dijalankan pemerintah sudah baik.
 
Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Mereka menyuarakan sejumlah isu buruh kepada wakil rakyat.
 
Ada tiga tuntutan utama yang akan disuarakan, yakni menolak revisi UU Ketenagakerjaan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif