Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019 - Medcom.id/Damar Iradat.
Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019 - Medcom.id/Damar Iradat.

Jokowi Minta Semua Lebih Sensitif pada Bencana

Nasional penanggulangan bencana Mitigasi Bencana
Damar Iradat • 23 Juli 2019 11:55
Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait memperbaiki koordinasi satu sama lain terkait antisipasi bencana. Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.
 
"Harus sensitif semuanya. Antisipatif semuanya terhadap kerawanan bencana yang kita miliki," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019.
 
Jokowi menyebut koordinasi diperlukan untuk mengurangi risiko bencana. Dia meminta kebijakan nasional dan daerah harus berkesinambungan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan, Indonesia berada di kawasan cincin api. Sehingga, banyak memiliki gunung berapi aktif.
 
Di luar itu, bencana seperti banjir, longsor tiap tahun menimpa berbagai kawasan di Indonesia. Kepala negara meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait berperan lebih mengantisipasi bencana.
 
"Sehingga risiko-risiko yang kita miliki ini bisa diminimalkan, dikurangi apabila ada peringatan-peringatan dini terhadap daerah-daerah yang rawan bencana," ucapnya.
 
Jokowi melihat, dalam beberapa tahun terakhir, BMKG mulai menunjukkan perkembangan terkait informasi bencana, khususnya potensi tsunami.
 
(Baca juga:Penanaman Ribuan Pohon di Bandara YIA Momentum Mitigasi Bencana)
 
"Kalau ada tsunami, ada yang terangkan di TV. Biasanya Bu Ketua (Kepala BMKG Dwikorita Karnawati) langsung beserta jajarannya, jelas penjelasannya, gamblang penjelasannya. Ini yang diperlukan, sehingga masyarakat tidak resah dan tidak khawatir. Kalau potensi tsunami sudah tidak ada, juga disampaikan," kata Jokowi.
 
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta BMKG tegas pada pemerintah daerah terkait lokasi pembangunan yang mengacu daerah rawan bencana. Pemda juga tidak boleh sembarangan membangun kawasan.
 
"Sampaikan apa adanya. Bahwa ini tidak boleh, ini lokasi ini merah. Harus berani menyampaikan itu. Kepada pemerintah daerah baik kepada gubernur dan wali kota," kata dia.
 
Jokowi juga meminta semua pihak mengedukasi masyarakat terkait bencana. Penyampaian potensi bencana perlu diiringi penjelasan soal langkah-langkah yang akan diambil terkait potensi bencana tersebut.
 
"Bukan meresahkan. Sampaikan dan tindakan apa yang akan kita lakukan. Itu edukasi, memberikan pembelajaran kepada masyarakat," tutur Jokowi.
 
Di sisi lain, Presiden meminta masyarakat ikut menjaga alat pendeteksi bencana. Ia tak ingin alat-alat inovasi BMKG dicuri untuk kepentingan pribadi.
 
"Kejadian-kejadian seperti itu dititipkan saja lah kepada aparat keamanan setempat, bahwa ini adalah barang yang sangat penting untuk memantau kerawanan bencana, baik itu longsor, baik itu gempa bumi, sehingga semua ikut menjaga rakyat ikut menjaga, aparat kita juga ikut menjaga," tegas Jokowi.
 
(Baca juga:Penanggulangan Bencana Berbasis Iptek Diperkuat)
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif