Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Asep Ahmad Saefulloh (Foto:Dok.DPR RI)
Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Asep Ahmad Saefulloh (Foto:Dok.DPR RI)

Pemda Dinilai Perlu Sistem Pendukung Evaluasi RPJMD

Nasional berita dpr
Gervin Nathaniel Purba • 30 April 2019 22:51
Jakarta: Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai membutuhkan sebuah sistem pendukung yang tepat untuk menganalisis efektivitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
 
Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Asep Ahmad Saefulloh mengatakan sistem pendukung itu bisa digunakan untuk mengukur atau menganalisis efektivitas dari outcome yang diperoleh.
 
“Semestinya di daerah memiliki sebuah sistem pendukung yang berperan untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan. Bagaimana melihat konsistensi sebuah perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang,” ujar Asep, dilansir Dpr.go.id, Jakarta, Selasa, 30 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam RPJMD tertuang penjabaran visi misi dan program kerja kepala daerah yang memuat tahapan kebijakan secara strategis. Dari analisis tersebut bisa terlihat kesesuaian alur kerja apakah melalui tahapan perencanaan atau sesuatu yang muncul tiba-tiba.
 
Selain itu, penyusunan RPJMD harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara RPJMD dengan outcome, maka dapat dilakukan revisi RPJMD berdasarkan tiga hal.
 
Pertama, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan. Kedua, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan menteri. Ketiga, terjadi perubahan yang mendasar.
 
Perubahan bisa terjadi karena penyimpangan. Bisa juga karena tidak ada penyimpangan, namun target tidak tercapai. Artinya, target-target pembangunan disusun terlalu tinggi, sehingga bisa menjadi bahan koreksi untuk pemerintah daerah bersama-sama DPRD.
 
"Artinya, dokumen perencanaannya yang diubah. Ini terjadi di pemerintah pusat. Akibatnya, banyak target tidak tercapai di RPJMD. Karena itu, RPJMD-nya juga perlu diubah kalau mau akuntabel," kata Asep menjelaskan.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif