Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar. ANT/Widodo Jusuf.
Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar. ANT/Widodo Jusuf.

Lokataru Kritik Pengosongan Rumah Sederhana Cijantung

Nasional penggusuran
Dheri Agriesta • 21 November 2019 09:17
Jakarta: Kantor hukum dan HAM Lokataru menyayangkan rencana Kodam Jaya mengosongkan Rumah Sederhana Cijantung, Jakarta Timur. Lokataru meminta Kodam Jaya menghentikan tindakan yang dituding sewenang-wenang itu karena tak memiliki dasar hukum yang sah.
 
"Tindakan yang dilakukan Kodam Jaya hanya beralaskan surat peringatan tanpa dasar hukum yang sah," kata Pendiri Lokataru Haris Azhar di Jakarta, Kamis, 21 November 2019.
 
Lokataru membeberkan tujuh fakta yang menunjukkan tindakan sewenang-wenang Kodam Jaya. Haris menyebut warga telah menempati Rumah Sederhana Cijantung sejak 1971. Rumah itu dibangun dari potongan gaji orang tua warga saat menjadi anggota TNI Angkatan Darat (AD).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Akan tetapi, saat ini Rumah Sederhana Cijantung diklaim sebagai rumah dinas milik TNI AD, dalam hal ini Kodam Jaya," kata Haris.
 
Selain itu, tak terdapat putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan rumah tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, perintah pengosongan rumah masuk dalam pelaksanaan eksekusi riil. Kewenangan itu berada di tangan juru sita pengadilan.
 
Kodam Jaya juga tak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah secara hukum. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan juga tak bisa menunjukkan bukti kepemilikan sah Rumah Sederhana Cinjantung.
 
"Sesuai dengan ketentuan tersebut, tindakan pengosongan Rumah Sederhana Cijantung oleh Kodam Jaya TNI AD adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak mempunyai alas hak berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," jelas Haris.
 
Haris juga menyoroti pengerahan delapan truk dan personel bersenjata lengkap saat pengosongan paksa Rumah Sederhana Cijantung pada 10 November 2019. Personel TNI mengeluarkan secara paksa seluruh barang milik penghuni.
 
Lokataru juga menilai TNI menghambat pertumbuhan lingkungan Rumah Sederhana Cijantung. TNI diduga memengaruhi pemerintahan kota melalui kepemimpinan tingkat kelurahan.
 
"Saat rukun warga (RW) meminta perawatan pengaspalan jalan lingkungan Rumah Sederhana Cijantung, kelurahan menyarankan meminta persetujuan Kodam Jaya," kata Haris.
 
Kodam Jaya telah mengirimkan surat peringatan ketiga kepada warga Rumah Sederhana Cijantung pada 11 November 2019. Surat itu memberitahu warga mengosongkan rumah dalam waktu tujuh hari. Kodam Jaya tak memberikan biaya pengosongan rumah, tempat tinggal pengganti, atau biaya kompensasi kepada warga.
 
"Kami berharap agar pihak TNI AD dalam hal ini Kodam Jaya menghormati hukum dan hak asasi para keluarga purnawirawan TNI. Mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum, terutama atas hak asasi mereka dan jasa-jasa orang tua mereka sebagai anggota TNI di waktu lampau," jelas Haris.
 
Lokataru meminta agar proses pembuktian bisa digelar dengan atau melalui otoritas yang sah dan patut dalam soal sengketa kepemilikan tanah
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif