?Bijak Bertransportasi, Cegah Pandemi Meluas. (Foto: Dok.)
?Bijak Bertransportasi, Cegah Pandemi Meluas. (Foto: Dok.)

Bijak Bertransportasi, Cegah Pandemi Meluas

Nasional transportasi pandemi covid-19
M Studio • 14 Oktober 2020 14:56
TRANSPORTASImenjadi salah satu sektor yang paling terimbas akibat pandemi covid-19. Selain harus tetap menjamin aksesibilitas untuk mendukung mobilitas masyarakat yang sudah dibatasi, sarana dan prasarana transportasi publik dipastikan tidak menjadi media penularan coovid-19.
 
Khusus untuk pengoperasian moda transportasi publik, tantangannya utama adalah penerapan protokol kesehatan bagi penumpaang di transportasi publik. Berikut petikan wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti mengenai kebijakan strategis BPTJ pada masa pandemi.
 
Selama masa pandemi Covid-19, bisa dijelaskan langkah dan kebijakan strategis yang telah dilakukan oleh BPTJ?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kebijakan BPTJ pada masa pandemi Covid 19 adalah mendorong bagaimana mempertahankan ketersediaan layanan transportasi perkotaan dengan tetap menegakkan protokol kesehatan, menjamin aksesibilitas transportasi perkotaan bagi seluruh lapisan masyarakat serta mendorong kebijakan-kebiajakan yang berdampak positif bagi keberlanjutan sistem transportasi perkotaan ke depan.
 
Apa saja langkah BPTJ untuk penerapan protokol kesehatan dalam transportasi publik?
 
Pada prinsipnya sesuai kewenangan dan tugas BPTJ yaitu melaksanakan hal-hal yang bersifat koordinatif dengan semua institusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi perkotaan di Jabodetabek.
 
Namun dalam hal tertentu BPTJ juga melakukan langkah-langkah kongket penanganan langsung di lapangan yang masih relevan dengan tugas dan fungsi serta ketersediaan sumber daya.
 
Misalnya untuk mendukung penegakan protokol kesehatan di KRL, BPTJ telah mengalokasikan bantuan bus gratis bagi penumpang KRL relasi Bogor-Jakarta yang tidak terakomodir pada hari/jam sibuk yaitu setiap Senin pagi dan Jum'at sore. Dukungan bus ini hingga saat ini masih ada, namun jumlahnya dikurangi secara bertahap.
 
Apa lagi langkah kongkret lainnya?
 
Untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada angkutan umum perkotaan, BPTJ telah pula menambah layanan bus JR Conn di beberapa lokasi di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor serta menyusul di beberapa wilayah dalam waktu dekat ini.
 
Pembukaan rute baru ini diharapkan akan menambah alternatif pilihan bagi masyarakat terhadap layanan angkutan umum massal dengan protokol kesehatan di Jabodetabek. Masa pandemi juga dimanfaatkan BPTJ dengan berbagai pembenahan layanan berbasis IT. Misalnya, peluncuran e-ticketing di Terminal Jatijajar sebagai salah salah satu terminal Tipe A yang pengelolaannya di bawah BPTJ serta peluncuran aplikasi Lacak Trans yang dapat dimanfaatkan pengguna transportasi publik untuk menghindarkan diri dari risiko penularan covid-19.
 
Selain itu, dalam rangka mendorong kebijakan yang berdampak positif pada sistem transportasi yang berkelanjutan. BPTJ telah pula memgupayakan mekanisme subsidi bagi pemerintah daerah untuk pembenahan sistem transportasi perkotaan berbasis angkutan umum massal serta kampanye Non Motorized Transportation (NMR).
 
Bagaimana BPTJ menjamin keselamatan masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah dan memanfaatkan transportasi publik untuk bepergian?
 
Masalah terjaminnya kesehatan masyarakat dan terhindar dari penularan Covid -19 saat beraktivitas tentu tanggung jawab banyak pihak. Sektor transportasi di mana BPTJ ada didalamnya. BPTJ hanya bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana transportasi dengan penegakan protokol kesehatan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020.
 
Pembatasan aktifitas yang menjadi faktor penting pencegahan penularan Covid-19 itu menjadi tanggungjawab kelembagaan lain dalam hal ini pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat sendiri punya kewajiban-kewajiban yang harus secara disiplin dilakukan seperti tidak bepergian apabila merasakan dirinya tidak sehat serta benar-benar melakukan protokol kesehatan (3M) di manapun berada.
 
Dalam masa pandemi ini, BPTJ juga harus menjamin aksessibilitas transportasi publik yang sehat bagi masyarakat. Bagaimana BPTJ menyiapkan hal tersebut di tengah himbauan pemerintah untuk tetap beraktivitas di rumah?
 
Tadi sudah saya singgung yaitu memperbanyak alternatif pilihan masyarakat dalam bertransportasi dengan meluncurkan rute-rute baru JR.Conn yang armadanya disiplin penegakan protokol kesehatan.
 
Bagaimana penilaian BPTJ terhadap operator transportasi (bus dan MRT) dalam mendukung penerapan protokol kesehatan pada transportasi publik?
 
Sejauh ini mereka sangat berdisiplin untuk menegakkan protokol kesehatan pada pengelolaan sarana/prasarama yang menjadi kewenangannya. Saya kira langkah-langkah yang telah mereka ambil patut untuk diapresiasi.
 
Hal ini tentunya tidak lepas dari pengelolaan transportasi yang berbasis badan usaha yang memungkinkan pengelolaan dilakukan dengan manajemen yang profesional.
 
Selama masa pandemi covid-19 ini, muncul fenomena masyarakat yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi first mile dan last mile. Bagaimana BPTJ melihat fenomena tersebut?
 
Ini fenomena yang sangat positif, tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan namun juga pada sistem transportasi perkotaan. Bersepeda dan berjalan kaki dimanapun di dunia ini dikenal sebagai salah satu bagian dari implementasi kebijakan transportasi massal perkotaan.
 
Hanya saja di Indonesia memang belum terlalu memasyarakat. Bersepeda dan berjalan kaki yang merupakan bentuk dari Non Motorized Transportation (NMT) dalam sistem transportasi massal digunakan pada tahapan first mile dan last mile saat berproses menggunakan angkutan umum massal.
 
Selain itu juga bersepeda dan berjalan kaki dapat menjadi alat utama bertransportasi untuk jarak jarak yang masih terjangkau. Oleh karena itu, BPTJ ikut mengkampanyekan bersepeda sebagai alternatif bertransportasi pada saat pandemi, di antaranya dengan mendorong layanan Bus JR Conn agar mengakomodasi penyediaan bagasi bagi penumpang yang membawa sepeda lipat.
 
Pandemi covid-19 telah membuat perubahan budaya pengguna transportasi publik menjadi lebih disiplin, lebih tertib, dan memperhatikan penerapan protokol kesehatan. Untuk menjaga dan mengawal momentum tersebut tetap berlangsung apa yang akan dilakukan oleh BPTJ?
 
Dalam jangka pendek, selama masa pandemi penegakan disiplin protokol kesehatan secara langsung berdampak pada perubahan positif pada berilaku bertransportasi. Kita belum tahu kapan pandemi ini berakhir.
 
Oleh karena itu, selama masih masa pandemi penegakan protokol tetap harus dilakukan dengan disiplin yang tinggi. Dalam jangka yang lebih panjang, perlu terus dilakukan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasana transportasi yang terintegrasi di Jabodetabek.
 
Hai itu sendiri sudah diatur dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) sesuai Perpres no 55 Tahun 2018. Jadi impelemntasi RITJ yang terus disertai dengan kampanye tentang bagaimana menggunakan transportasi publik akan mendorong perilaku pengguna trasportasi publik menjadi semakin baik.
 
Dalam menyikapi pandemi Covid-19 ini, operator transportasi kecil yang beroperasi di kawasan Jadebotabek seperti angkot dan mikrolet sering kali abai dalam penerapan protokol kesehatan. Apa yang akan dilakukan BPTJ menyikapi hal tersebut?
 
Ini salah satu tantangan. BPTJ sendiri sesuai aturan yang ada hanya memiliki kewenangan yang sifatnya koordinatif, sehingga tidak memiliki aparat yang cukup untuk pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan.
 
Yang kami lakukan saat ini berkoordinasi dan berkomunikasi secara rutin dengan aparat di daerah. Ada kalanya kami juga melakukan pengawasan langsung di lapangan bersamaan dengan aparat lain terutama aparat di daerah.
 
Di sisi lain, penanganan masalah ini membutuhkan partisipasi masyarakat. Misalnya, masyarakat tidak perlu memaksakan diri naik angkutan umum tersebut jika jaga jarak sudah tidak dapat dilakukan.
 
BPTJ juga telah menginisiasi program “Jalan Hijau” bisa dijelaskan mengenai program tersebut?
 
Gerakan Jalan Hijau adalah kampanye untuk menggunakan angkutan umum massal serta NMT dalam tahapan first mile dan last mile. Tahun lalu kita telah melakukan kampanye yang lebih berfokus pada jalan kaki.
 
Untuk tahun ini, kami lebih mendorong ke aspek bersepeda, meski dengan situasi pandemi kegiatan kampanye tidak mungkin dilakukan dengan cara massif seperti tahun lalu.
 
Sesuai tugas dan fungsinya secara garis besar apa saja tantangan penataan transportasi publik di kawasan Jadebotabek?
 
Tantangan yang paling besar saya kira masalah koordinasi. Mengingat penerapan RITJ melibatkan banyak kelembagaan. Misalnya saja, untuk pemerintah daerah terdapat delapan pemerintah kabupaten/kota serta tiga provinsi. Di tingkat pemerintah pusat juga melibatkan berbagai pihak lintas Kementerian dan lembaga.
 
Tantangan lain adalah masalah pembiayaan. Estimasi yang pernah disusun pelaksanaan RITJ sampai 2029 membutuhkan sekitar Rp600 triliun, di mana proporsi kemampuan pembiayaan pemerintah cukup kecil. Oleh karena itu, pelaksnaan RITJ sangat membutuhkan partisipasi pembiayaan dari sektor swasta.

Kepala BPTJ Kemenhub

Polana B Pramesti



 
(ROS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif