Banjir melanda kawasan Jakarta. Foto: Medcom.id/Eko Nordiansyah
Banjir melanda kawasan Jakarta. Foto: Medcom.id/Eko Nordiansyah

Manajemen Kebencanaan di Tingkat Daerah Perlu Diperkuat

Nasional banjir jakarta
Damar Iradat • 08 Januari 2020 20:03
Jakarta: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengusulkan agar manajemen kebencanaan di tingkat daerah dibenahi. Hal ini demi meminimalisasi korban jiwa dan kerugian akibat bencana.
 
"Dari BNPB tadi memberikan masukan kepada Bapak Presiden (Joko WIdodo) tentang manajemen kebencanaan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, terutama kepada BPBD untuk bisa diperkuat kapasitas kelembagaannya," kata Doni di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.
 
Menurut dia, pembenahan terkait sumber daya manusia (SDM), dukungan logistik, dan sarana prasarana lainnya. Hal ini kata dia, agar kegiatan penanganan kebencanaan yang sifatnya tahunan seperti banjir dan longsor dapat ditingkatkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Terutama DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, ancaman banjir dan banjir bandang ini bisa lebih ditingkatkan kesiapsiagaannya, sehingga kita bisa meminimalkan kerigian harta benda dan korban jiwa. Saat ini korban jiwa tercatat 61 orang," tutur dia.
 
Presiden Joko Widodo mengadakan rapat koordinasi tentang pencegahan dan penanganan dampak banjir dengan sejumlah kepala daerah dan menteri terkait. Jokowi menekankan agar meningkatkan kualitas reforestasi di lahan yang telah alih fungsi dari kawasan hutan lindung, konservasi menjadi lahan tambang, perkebunan, dan pertanian.
 
"Dengan jenis vegetasi baik tanaman akar kuat kemudian memiliki fungsi ekonomis serta jenis vetiver yang sudah diakui world bank dan sejumlah negara yaitu tanaman yang memiliki kemampuan cegah longsor," tutur dia.
 
Dalam rapat koordinasi tersebut, pihaknya melaporkan dukungan pemerintah pusat sesuai perintah Presiden untuk bantuan dukungan dana kepada warga terdampak bencana banjir dan longsor. Untuk rumah rusak berat, dana bantuan diberikan sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta, tanpa pembangunan hunian sementara.
 
"Artinya apa? Artinya masyarakat nanti akan dapat dana kehunian sebesar Rp500 ribu per bulan sampai nanti rumahnya bisa dihuni kembali," jelas dia.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif