Ilustrasi BPJS Kesehatan. Antara/Galih Pradipta
Ilustrasi BPJS Kesehatan. Antara/Galih Pradipta

Denda Peserta Menunjukkan BPJS Sama dengan Asuransi Biasa

Nasional BPJS Kesehatan
Theofilus Ifan Sucipto • 22 Mei 2020 09:20
Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritisi pengenaan denda pada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS seharusnya bisa menghadirkan nilai lebih bagi masayarakat.
 
“BPJS yang mengancam akan memberikan denda kepada peserta sesungguhnya memperlihatkan karakter seperti asuransi biasa,” kata Ketua YLBHI Bidang Advokasi Muhamad Isnur di Jakarta, Kamis 21 Mei 2020.
 
Isnur menyayangkan adanya denda tersebut. Padahal, kata dia, kelebihan BPJS Kesehatan dari asuransi biasa ialah adanya subsidi negara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“(Subsidi negara) semakin pudar seiring dengan bertambahnya iuran BPJS,” ujar dia.
 
Isnur mengingatkan pemerintah soal kewajiban negara menjalankan fungsi konstitusional. Salah satunya memberikan jaminan sosial dan jaminan kesehatan.
 
“Kewajiban artinya memberikan hak pada warga negara,” ucap Isnur.
 
Dia mengutip Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ayat itu menyatakan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”
 
Isnur mendorong pemerintah mengkaji ulang soal denda peserta BPJS Kesehatan. Dia juga meminta tata kelola BPJS Kesehatan dipoles.
 
“Juga mengingatkan pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara dan merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi,” tegas Isnur.
 
Peserta BPJS Kesehatan yang menunggak pembayaran iuran akan diberhentikan sementara kepesertaannya. Dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali atau setelah membayarkan iuran, peserta wajib membayarkan denda untuk setiap memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.
 
Denda yang tersebut mencapai 5 persen, dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan besaran denda paling tinggi Rp30 juta.
 
Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini ditandatangani pada 27 April 2020 dan dikeluarkan pada 7 Mei 2020.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif