Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko - Medcom.id/Dheri Agriesta.
Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko - Medcom.id/Dheri Agriesta.

Rini Soemarno Diminta Mematuhi Perintah Jokowi

Nasional bumn
Damar Iradat • 13 Agustus 2019 06:42
Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mewanti-wanti Menteri BUMN Rini Soemarno tak merombak direksi perusahaan plat merah. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo agar tak ada perombakan jabatan strategis di Badan Usaha Milik Negara.
 
"Apa yang disampaikan dalam sidang kabinet kan perintah. Harus diikuti, mestinya kan begitu. Itu kan moral obligation (kewajiban moral) bagi pejabat negara," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.
 
Baca Juga:Jokowi Larang Rini Rombak Direksi BUMN

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Moeldoko menyebut sebanyak lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merencanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat tersebut memang tak selalu berujung perombakan jajaran direksi BUMN.
 
Namun demikian, jika dalam RUPSLB itu terdapat perubahan direksi, maka bisa saja Menteri BUMN Rini Soemarno yang membawahi perusahaan plat merah tersebut melanggar aturan Presiden Jokowi.
 
Sebelumnya Kementerian BUMN menyebut, lima perusahaan plat merah akan menggelar RUPSLB. Kelima perusahaan itu yakni; PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
 
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengeluarkan instruksi kepada para menteri untuk tak mengeluarkan kebijakan dan merombak jabatan strategis sampai Oktober 2019. Para menteri diimbau untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu.
 
Jabatan strategis yang dimaksud antara lain direksi badan usaha milik negara (BUMN) hingga posisi direktur jenderal atau yang setingkat. Imbauan itu disampaikan langsung Jokowi kepada para menteri dalam rapat kabinet pada Senin, 5 Agustus 2019 lalu.
 
Alasan Jokowi mengeluarkan imbauan tersebut karena masa bakti Kabinet Kerja yang di-pimpinnya tinggal beberapa bulan lagi. Jokowi, sambungnya, tak ingin ada beban pada periode keduanya nanti.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif