Kemensos Targetkan Pengalihan Bansos ke BPNT Selesai pada 2019

Anggi Tondi Martaon 19 Oktober 2018 20:03 WIB
Berita Kemensos
Kemensos Targetkan Pengalihan Bansos ke BPNT Selesai pada 2019
Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita (Foto:Dok)
Jakarta: Pemerintah mentransformasi bantuan sosial yang diberikan ke dalam bentuk nontunai. Diharapkan, penerima bisa menggunakan bantuan sesuai kebutuhan.

Menteri Sosial (Mensos) RI Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan pengalihan bantuan sosial berupa beras sejahtera ke Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) selesai pada 2019.

"Targetnya, awal Februari 2019, Insya Allah kita bisa 100 persen transformasikan dari Rastra menjadi BNPT," kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Oktober 2018.


Politikus Golkar itu merinci target transformasi setiap tahunnya. Tahun 2018, ditargetkan selesai 70 hingga 80 persen. "Dan kini pencapaiannya masih menuju target," ungkap dia.

Anggota DPR periode 2009-2014 itu mengakui transformasi yang dilakukan memiliki beberapa kendala. Salah satunya masalah teknologi di beberapa daerah. "Daerah terluar dan daerah yang keberadaan sinyal telekomunikasi masih sulit itu perlu dapat dukungan dari kementerian lain," ucapnya.

Dalam mengatasi kendala itu, Kemensos dibantu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk melakukan pengadaan jaringan di daerah. Diharapkan keterbatasan jaringan tidak menjadi kendala penerapan BPNT.

Selain itu, Agus menjelaskan bantuan yang diberikan berdasarkan data yang diperoleh kementerian dari pemerintah daerah. Jika terjadi perbedaan realisasi dengan data yang diajukan, dia meminta masyarakat memahaminya.


(Foto:Dok)

"Karena anggarannya enggak bisa mencakup semua. Negara ini yang diurus banyak sekali, ada kemiskinan, bencana, dan lain sebagainya," ujar dia.

Meskipun begitu, Agus menyatakan pemerintah tetap memberi perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditunjukkan melalui peningkatan anggaran pengentasan kemiskinan setiap tahunnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher yang menghadiri acara Penguatan Kapasitas Pendampingan Bantuan Sosial Pangan Wilayah I yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial, memberikan  penekanan terhadap Penguatan Sistem Penganggaran Bantuan Sosial di Kementerian Sosial.


Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher (Foto:Dok)

Ali menjelaskan Anggaran Bantuan Pangan tahun 2019 sangat besar. Namun anggaran ini dialokasikan kepada jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang juga bertambah jumlah nya.

"Dalam penyaluran bantuan sosial harus cepat sampai kepada KPM. Jangan sampai ada sunat menyunat atau pemotongan bantuan sosial," kata Ali.

Dalam penyaluran bantuan sosial ini Kemensos mempererat kerja sama dengan pemerintah daerah dan kepala daerah seluruh wilayah Indonesia. Bantuan ini dapat tepat sasaran dan tepat guna apabila didukung data terpadu KPM yang akurat, serta sistem penyaluran dan kerja sama saling melengkapi antara Kemensos dengan pemerintah daerah.

 
Penerima KPM (Foto:Dok)

"Sangat penting membangun sinergi antara Kemensos dengan pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait, termasuk bank yang tergabung dalam Bank Himbara pada penyaluran ini," tutur Ali.

Tercatat hingga pertengahan Oktober 2018, jumlah KPM penerima BPNT sebesar 5,1 juta atau sudah mencapai sekitar 70 persen dari total KPM sebesar 15,5 juta.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id