NEWSTICKER
Badan Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) Kesehatan. Foto: ANT/Risky
Badan Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) Kesehatan. Foto: ANT/Risky

Direksi BPJS Kesehatan Disebut Terima Insentif Ratusan Juta

Nasional BPJS Kesehatan
Siti Yona Hukmana • 21 Januari 2020 05:09
Jakarta: Komisi IX DPR RI menyoroti jumlah insentif yang diterima para Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan. Para petinggi di lembaga jaminan kesehatan itu diklaim menerima insentif hingga miliaran rupiah.
 
"Kalau kita merujuk rencana kerja anggaran RKAP 2019, BPJS Kesehatan menganggarkan beban insentif kepada direksi sebesar Rp32,88 miliar. Jika dibagi ke delapan anggota direksi, maka setiap anggota direksi mendapatkan insentif Rp4,11 miliar per orang," kata Anggota DPR RI Komisi IX Dewi Asmara di ruang rapat Komisi IX, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Januari 2020.
 
Dengan kata lain, lanjut Dewi, seluruh direksi menikmati insentif Rp342,56 juta per bulan. Sementara itu, Dewi menyebut beban insentif kepada tujuh Dewas rata-rata sebesar Rp2,55 miliar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jika dalam 12 bulan, insentif yang diterima Dewas adalah Rp 211,14 juta per bulan," tambah Dewi.
 
Dewi meminta BPJS Kesehatan melakukan penghematan dana jaminan sosial. Menurutnya, penghematan itu bisa dilakukan dengan efisiensi dana operasional BPJS Kesehatan.
 
"Saya ambil contoh, untuk tahun 2020 diperkirakan dana operasional adalah Rp4,07 triliun. Harusnya ini ada efisiensinya," ucap dia.
 
Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Rapat ini membahas mengenai pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III.
 
Seluruh Anggota Komisi IX tidak menyepakati kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Kelas III. Anggota dewan itu meminta pemerintah segera mencari solusi agar kenaikan iuran bisa dibatalkan.
 
Iuran BPJS Kesehatan resmi naik per 1 Januari 2020 sebesar 100 persen dari tarif sebelumnya. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019.
 
Dalam peraturan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, disebutkan bahwa penyesuaian tarif iuran ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan.
 
Penjelasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) tersebut untuk seluruh segmen peserta BPJS.
 
Berdasarkan Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019, kenaikan iuran BPJS secara rinci menjadi:
 
Kelas III dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42.000
Kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000
Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000
 

(NUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif