Rapat koordinasi khusus tingkat menteri membahas Pengendalian Karhutla di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat. Foto: Medcom.id/ Kautsar Widya Prabowo.
Rapat koordinasi khusus tingkat menteri membahas Pengendalian Karhutla di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat. Foto: Medcom.id/ Kautsar Widya Prabowo.

Asap Karhutla Tidak Menyeberang ke Negara Tetangga

Nasional kebakaran lahan dan hutan
Kautsar Widya Prabowo • 21 Agustus 2019 21:00
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan hingga saat ini tidak ada protes yang dilontarkan dari negara tetangga ihwal kasus kebakaran hutan dan lingkungan (karhutla) di Indonesia. Pasalnya asap yang timbul dari kasus karhutla tidak ada yang melewati batas negara tetangga.
 
"Mudah-mudahan tidak ada protes dari negara lain ya, karena kita tahu bahwa Indonesia dianggap sebagai paru-paru dunia. Maka, kalau ada kebakaran akan menjadi perhatian dunia," ujar Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Agustus 2019.
 
Ia menekankan nama baik Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia bisa luntur jika ada asap yang menggangu aktivitas warga negara luar. Indonesia dapat dicap sebagai negara yang merusak ekosistem lingkungan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini tugas yang cukup berat. Kalau ada kebakaran, kita akan dinilai bahwa seakan-akan tak bisa menjaga paru-paru dunia," tuturnya.
 
Saat ini pemerintah terus berupaya menekan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ia menargetkan September 2019, tak ada lagi titik panas di wilayah rawan karhutla.
 
"BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) memberikan warning puncak kemarau itu Agustus dan September. Agustus sudah hampir selesai, September kita waspada karena titik api masih fluktuatif," ujarnya.
 
Wiranto memastikan pemerintah fokus pada kesiapan kementerian dan lembaga terkait mengatasi karhutla. Baik dari segi sumber daya manusianya hingga fasilitas penunjang.
 
"Infrastruktur yang bisa membantu pencegahan penanggulangan kebakaran. Alat perlengkapan yang kita miliki atau sistem yang nanti kita lakukan," tuturnya.
 
Dilaporkan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sepanjang Januari 2019 hingga Juli 2019, ada 135.747 hektar hutan dan lahan yang terbakar.
 
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi lokasi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan terluas yakni 71.712 hektar.
 
Berikutnya, tiga provinsi lain, yaitu Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Riau seluas 30.065, Kalimantan Selatan 4.670 hektar, dan Kalimantan Timur 4.430 hektar.
 

(EKO)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif