Jokowi dan PGRI Bahas Nasib Guru Honorer

Achmad Zulfikar Fazli 05 Desember 2018 12:07 WIB
Guru Honorer
Jokowi dan PGRI Bahas Nasib Guru Honorer
Presiden Joko Widodo (tengah) menyampaikan sambutan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia, di Stadion Pakansari, Jawa Barat. ANT/Puspa Perwitasari.
Jakarta: Presiden Joko Widodo mengundang pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke Istana Merdeka, Jakarta. Berbagai isu dibahas, khususnya mengenai nasib guru honorer.

"Soal guru honorer saya ingin masukkan soal ini," ujar Jokowi saat pertemuan dengan PGRI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 5 Desember 2018.

Jokowi mengaku ingin mendengarkan langsung aspirasi guru. Apalagi, pemerintah tahun depan sudah mulai fokus kepada pembangunan sumber daya manusia.


Untuk menggapai itu, menurut dia, kualitas guru menjadi kunci utama. Jokowi ingin diberi pemikiran dan rekomendasi-rekomendasi yang bisa dikerjakan. Dia juga ingin mendapatkan lompatan yang besar dalam meningkatkan kualitas guru serta kepala sekolah. 

"Saya meyakini (guru dan kepala sekolah) menjadi kunci pembangunan SDM di Indonesia ini," ucap dia.
 
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi sebelumnya mengatakan ada lima poin yang akan disampaikan kepada Presiden. 

Poin pertama, PGRI ingin memperjuangkan revisi UU ASN. Pasalnya aturan itu selama ini mengganjal dan menutup kesempatan bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi untuk menjadi CPNS.

"Jadi kita akan memperjuangkan itu, mungkin tidak ya kalau merevisi UU ASN dengan tetap berpegang pada prinsip meritokrasi dan berkeadilan," ujar Unifah, Senin, 3 Desember 2018.

Poin kedua adalah memperjuangkan kontrak satu kali perjanjian kerja untuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) sampai pensiun. Menurut Unifah, hal tersebut secara aturan hukum sangat memungkinkan.  

"Saya sudah cek (aturan hukumnya) dan Menpan RB sendiri sudah pernah menyampaikan kalau itu memungkinkan," ujar dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini.

Ketiga, PGRI meminta agar para guru honorer yang sudah lama mengabdi tersebut dites PPPK dengan sesama honorer dari kalangannya. "Kalau tidak, guru yang sudah lama mengabdi ini pasti akan tersisih. Maka PGRI meminta, agar tes dilakukan dengan kalangan mereka sendiri," papar Unifah.

PGRI pun ingin guru honorer yang sudah lama mengabdi diberikan prioritas untuk menjadi PPPK. "Kami harap guru-guru yang telah lama mengabdi didata, lalu diberi prioritas," terangnya.

Poin keempat, PGRI ingin para guru PPPK mendapatkan hak yang setara dengan PNS pada umumnya. Tidak hanya dari sisi kesejahteraan, namun juga hak untuk mendapat jenjang karir dan promosi.

"Jika ASN mendapat hak itu, Guru PPPK juga boleh mendapatkannya," tegas Unifah.

Terakhir, PGRI meminta guru PPPK dan guru yang digaji dengan standar upah minimun regional (UMR) tetap mendapatkan hak atas jaminan kesehatan.



(DRI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id