Capres nomor urut 01 Joko Widodo saat debat kedua Pemilu Presiden 2019, Minggu, 17 Februari 2019 . Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Capres nomor urut 01 Joko Widodo saat debat kedua Pemilu Presiden 2019, Minggu, 17 Februari 2019 . Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Guru Besar IPB Bela Jokowi soal Karhutla

Nasional kebakaran lahan dan hutan
19 Februari 2019 11:15
Jakarta: Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dalam debat kedua Pemilihan Presiden 2019 sempat menyatakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah tak terjadi lagi di era kepemimpinannya. Sontak, kubu calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto langsung menyerang. Pasalnya, karhutla masih terjadi walaupun dalam skala kecil.
 
Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, bahkan menyebut Jokowi telah berbohong terkait penegakan hukum lingkungan.
 
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo angkat bicara soal ini. Menurutnya, persoalan karhutla harus dilihat secara utuh. Faktanya, kata dia, karhutla dalam skala besar tak pernah terjadi dalam tiga tahun terakhir.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


''Karhutla memang masih terjadi pada 2016 sampai sekarang. Namun, tidak pernah lagi separah 2015 dan tahun-tahun sebelumnya,'' kata Bambang, Selasa, 19 Februari 2019.
 
Menurutnya, ini disebabkan karena kebijakan berani yang dilakukan Jokowi. Mulai dari pelibatan seluruh stakeholders di pusat hingga daerah, moratorium izin kawasan gambut, hingga penegakan hukum melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana.
 
''Harus diakui, baru di era Jokowi karhutla berhasil ditangani. Dan tidak pernah terjadi lagi bencana skala besar dan asap lintas batas negara. Hotspot juga jauh menurun,'' kata Bambang.
 
Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat karhutla menurun drastis. Pada 2015 ada 2,6 juta hektare hutan dan lahan terbakar. Setelah langkah koreksi besar-besaran yang dipimpin Jokowi, luas areal terbakar pada 2016 turun menjadi 436,3 ribu hektare. Pada 2017 kembali turun menjadi 165,5 ribu hektare.
 
Indikator karhutla dalam bentuk hotspot juga menurun. Dari 70.971 hotspot di 2015, ditekan hingga 9.245 di 2018. Penurunan hotspot terjadi hampir 85 persen.
 
Selama tiga tahun terakhir juga tidak pernah terjadi lagi asap lintas batas negara. Saat ini Indonesia menjadi negara terdepan sebagai rujukan pengetahuan perlindungan ekosistem gambut dunia.
 
Baca: Mampu Deteksi Potensi Karhutla Untuk 6 Bulan Ke Depan
 
Untuk persoalan pidana, sepanjang 3,5 tahun KLHK menyelesaikan 567 kasus pidana masuk ke pengadilan, 18 gugatan terhadap perusahaan (inkrah) dengan nilai Rp18,3 triliun, dan 132 kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
 
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK juga telah menangani 2.677 pengaduan, 3.135 pengawasan izin, dan menerbitkan 541 sanksi administrasi bagi usaha atau kegiatan yang melanggar perizinan dan peraturan perundangan bidang lingkungan dan kehutanan.
 
"Kami sangat mengapresiasi putusan-putusan ini. Putusan ini akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan dan kehutanan,'' kata Ditjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani.
 


 

(UWA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi