Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Medcom.id/Dheri Agriesta
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Medcom.id/Dheri Agriesta

KLHK Serius Menyelesaikan Konflik Agraria Kawasan Hutan

Nasional konflik agraria
Dheri Agriesta • 14 Juni 2019 20:42
Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima 320 laporan kasus konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Sebanyak 45 kasus diselesaikan secara mediasi.
 
"Dan telah mencapai kesepakatan bentuk kerja sama sebanyak 39 kasus," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar kepada Medcom.id, Jumat, 14 Juni 2019.
 
Sebanyak 131 laporan sedang dianalisa dan dalam proses penyelesaian. Sedangkan, 105 kasus disebut belum memiliki dokumen yang lengkap. Siti menyebut berdasarkan data yang ada, kasus konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan paling banyak terjadi di Sumatra dengan 201 kasus.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Selanjutnya dari Kalimantan sebanyak 47 kasus, serta 43 kasus dari Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara," kata Siti.
 
Siti mengatakan ada beberapa skema penyelesaian konflik di Kementerin LHK. Penyelesaian konflik itu diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Siti mencontohkan perubahan batas kawasan hutan dalam proses pengukuhan kawasan hutan sesuai PP 44 Tahun 2004 dan Permen LHK Nomor P.44 Tahun 2012.
 
KLHK juga menyelesaikan konflik dengan cara perubahan batas kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, dan perhutanan sosial. Skema ini diatur dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
 
"Penyelesaian juga dilakukan dengan program Perhutanan Sosial sesuai PP Nomor 6 tahun 2007, Permen LHK Nomor P.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Permen LHK Nomor 39 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perhutani," jelas Siti.
 
Penyelesaian konflik juga dapat dilakukan dengan memberikan izin penggunaan kawasan atau izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pemukiman nonkomersil. Asal areal tersebut bukan wilayah hutan konservasi.
 
"Pengaturan khusus di kawasan konservasi sedang diatur dan sudah disiapkan dengan pola zona khusus pada kawasan konservasi selain zona tradisional, pengaturan ini merupakan upaya menjalankan perintah Presiden agar masyarakat merasa secure meski berada dalam kawasan hutan konservasi," kata Siti.
 
Di samping mekanisme penyelesaian konflik itu, terdapat mekanisme reformasi agraria. Reformasi agraria bisa melepaskan hutan untuk diberikan kepada masyarakat. "Menjadi tanah yang disertifikatkan bagi rakyat," kata dia.
 
Menteri Siti menghadiri rapat tentang penyelesaian konflik agraria di Kantor Staf Presiden, Rabu, 12 Juni 2019. Rapat yang dipimpin Kepala Staf Presiden Moeldoko itu juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil serta beberapa perwakilan menteri terkait.
 
Pada pembukaan rapat, Kantor Staf Presiden mengaku menerima 666 laporan kasus konflik lahan. Konflik itu mencakup seluas 1.457.084 hektar lahan dan melibatkan 176.132 kepala keluarga. KSP menjelaskan sebanyak 666 kasus konflik itu melibatkan instansi pemerintah, BUMN, dan swasta.
 
Dari total kasus itu, terdapat 333 kasus perkebunan, 179 kasus kehutanan, 43 kasus berhubungan pembangunan konstruksi bangunan, sebanyak 37 kasus infrastruktur, dan beberapa kasus transmigrasi. KSP menyebut sebanyak 167 kasus akan diselesaikan dalam jangka pendek. KLHK pun mencatat sebanyak 52 dari total kasus itu dapat diselesaikan dengan cepat oleh kementerian yang dinakhodai Siti Nurbaya itu.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif