Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi -- Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan,
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi -- Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan,

Pemerintah Berwenang dalam Perubahan Status KKB

Nasional kelompok bersenjata di papua
Muhammad Syahrul Ramadhan • 22 Maret 2019 22:42
Jakarta: Perubahan status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi sparatis dinilai menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi mengungkapkan pihaknya siap menerima tugas.
 
“Mabes TNI hanya melaksanakan apapun statusnya. Operasi masih dilakukan jadi kalau ada perubahan status perbedaan status cara operasinya berbeda sedikit,” kata Kapuspen TNI, Mayjen Sisriadi, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 22 Maret 2019.
 
Sisriadi menuturkan adanya perubahan status akan mengubah pula rantai komando termasuk penanganan di lapangan. Saat ini, keterlibatan TNI hanya menjadi personel bantuan Polri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau statusnya berubah, komandonya yang akan berubah. Apapun statusnya saat ini masih sipil, jadi info KKB masih berlaku. Kami TNI yang backup Polri, membantu Polri menangkap (anggota KKB) yang hidup atau meninggal,” ujarnya.
 
Sisriadi mengungkapkan pemerintah pusat pasti mempertimbangkan dengan baik sebelum status KKB diubah menjadi kelompok separatis. Jangan sampai kebijakan yang dijalankan membawa dampak negatif di kemudian hari.
 
“Saya kira pemerintah punya pertimbangan lain, pertimbangan ekonomi, politik, hubungan luar negeri dan sebagainya, TNI hanya taktis dan teknis,” kata Sisriadi.
 
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KPS) Moeldoko menginginkan agar status KKB diganti menjadi separatis. Ia mengatakan hal itu karena khawatir banyak prajurit dari TNI-Polri yang tewas karena gerakan KKB di Papua.

 

(BOW)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif