Hak Masyarakat Adat Disebut Kerap Terabaikan
Ilustrasi--Sejumlah anak bermain di kawasan Hutan Pendidikan Iklim (HPI) di Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. (Foto: MI/Panca Syurkani)
Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ambil bagian dalam aksi memperhatikan lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi perubahan iklim global di Kota San Fransisco, California. Aksi ini digelar menjelang forum Global Climate Action Summit pada 10-14 September 2018 mendatang.

Dalam keikutsertaannya Deputi Sekjen Advokasi dan Hukum Aman Erasmus Cahyadi mengatakan poin penting yang akan disampaikan adalah pentingnya pengakuan terhadap masyarakat adat baik di tingkat nasional maupun daerah.

"Pemerintah perlu segera membuat langkah kebijakan untuk segera mengakui hak atas tanah dan wilayah masyarakat adat. Mengakhiri kriminalisasi dan kekerasan terhadap pejuang lingkungan dan masyarakat adat di Indonesia," ujarnya melalui sambungan telepon dalam Metro Siang, Senin, 9 September 2018.


Erasmus mengatakan selama ini konflik dengan masyarakat adat masih terjadi di sejumlah daerah seperti Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan beberapa daerah lainnya terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Melalui pertemuan setingkat internasional ini ia mendorong agar pemerintah membuat desain baru tentang perencanaan pembangunan nasional yang tidak mengorbankan hak masyarakat adat dan lingkungan hidup.

"Sejauh ini dari setiap kebijakan di negara kita adalah absennya perlakuan terhadap kearifan tradisional dan juga hak pada masyarakat adat," kata dia.

Erasmus mengatakan dari pertemuan ini paling tidak ada tiga hal penting yang harus segera dilakukan pemerintah. Pertama berkaitan dengan proses legislasi tentang masyarakat adat dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kedua, mempromosikan pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat adat, dan ketiga mendukung aksi yang dilakukan pegiat lingkungan hidup beserta masyarakat dalam upaya memulihkan lingkungan.

"Persoalan tidak bisa diselesaikan kalau hanya beberapa pihak saja yang terlibat, ini harus menjadi perhatian serius. Pemerintah perlu mendudukkan seluruh stakeholder dan membuka fakta secara jujur dalam pengambilan keputusan jangka panjang untuk masyarakat adat dan lingkungan hidup," jelas dia.





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id