Anggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil. Foto: Dok. DPR
Anggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil. Foto: Dok. DPR

Legislator Anjurkan Penambahan Anggaran BNPT

Nasional berita dpr
Anggi Tondi Martaon • 31 Mei 2018 13:40
Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta menambah anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebab, lembaga yang dinahkodai oleh Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius itu memiliki tugas pokok dan fungsi lebih besar usai disahkannya UU Antiterorisme.
 
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil di sela-sela rapat Komisi III dengan Kepala BNPT di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.
 
Nasir menilai, UU Antiterorisme mengharuskan BNPT menambah SDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. "Ini konsekuensinya butuh tambahan anggaran. Mudah-mudahan Presiden peka, sehingga BNPT diberi anggaran yang cukup,” kata Nasir dalam keterangan tertulis, Kamis, 31 Mei 3018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus PKS itu meyakini, dengan anggaran yang cukup, BNPT bisa menjalankan fungsi-fungsinya menangani terorisme di Indonesia.
 
"(Mulai) pencegahan, terutama menyiapkan konsep kesiapsiagaan nasional, kontrol radikalisasi, dan deradikalisasi," ungkap dia.
 
Selain itu, dengan disahkannya payung hukum penanganan terorisme tersebut, legislator asal daerah pemilihan Aceh itu berharap BNPT menjadi pusat analisis, pengendalian krisis, dan berfungsi sebagai penasihat presiden dalam menetapkan langkah penanggulangan terorisme.
 
"Hasil analisis BNPT juga diharpakan lebih tajam, terukur, dan mampu mengatasi bibit-bibit terorisme yang berkembang," ujar dia.
 

(ROS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi