Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Hasyim Gautama. Dok. Istimewa
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Hasyim Gautama. Dok. Istimewa

Pranata Humas Wajib Menjaga Reputasi Pemerintah

Nasional Kominfo pemerintah Humas Pemerintah Pranata Humas
Achmad Zulfikar Fazli • 08 Desember 2021 23:16
Jakarta: Pemerintah tengah memperkuat kapasitas pranata humas di kementerian dan lembaga. Pranata humas wajib menjaga reputasi pemerintah.
 
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Hasyim Gautama mengatakan Kominfo memfasilitasi seluruh pranata humas dalam penguatan kapasitas, seminar, workshop, hingga urusan teknis, seperti tata cara pengisian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
 
Menurut Hasyim, langkah-langkah konkret penguatan kapasitas pranata humas sangat penting. Sebab, humas berperan menyosialisasikan pesan positif dan prestasi pemerintah kepada publik agar terbangun kepercayaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Karena pemerintah berkewajiban membangun reputasi, membangun image, dan membangun trust masyarakat dengan memberitakan hal-hal yang positif, memberitakan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan masyarakat dan tidak ada penyebaran hoaks, tidak ada penyebaran yang sifatnya negatif,” ujar Hasyim dalam Bimtek Pranata Humas terkait Pengisian DUPAK, Rabu, 8 Desember 2021.
 
Baca: Bantu Penanganan Covid-19, Kominfo Beri Penghargaan untuk Humas Terbaik
 
Hasyim menyampaikan pranata humas juga sangat berperan dalam menyampaikan kebijakan pemerintah. Kemudian, menyampaikan rencana-rencana pemerintah, sekaligus menampung semua masukan, kritik, serta saran dari masyarakat agar terdapat timbal balik antara masyarakat dan pemerintah.
 
Hasyim mengatakan masyarakat harus mendapatkan akses terhadap informasi publik. Sehingga, Kominfo berkomitmen tidak ada satu pun yang tertinggal, baik di kota, desa, maupun daerah-daerah terpencil, seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar tidak ketinggalan akses informasi.
 
Bagi yang belum memiliki infrastruktur internet memadai, lanjut dia, Kominfo memberikan diseminasi informasi melalui Penyuluh Informasi Publik. "Jadi kita memberikan pemerataan akses informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini komitmen yang kami terapkan,” tegas dia.
 
Dalam kegiatan Bimtek pengisian DUPAK bagi pranata humas, seluruh peserta diberikan pembekalan teknis tata cara pengisian DUPAK sebagai salah satu tuntutan pemenuhan angka kredit bagi pranata humas. Bimtek pengisian DUPAK dilakukan Pranata Humas Muda Kominfo, Asriani Sri Wahyuni, dan Pranata Humas Muda Arsip Nasional RI, Tiara Kharisma.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif