Sejumlah legislator Komisi IV DPR berkunjung ke daerah rawan karhutla. Foto: Dok. Kementerian LHK
Sejumlah legislator Komisi IV DPR berkunjung ke daerah rawan karhutla. Foto: Dok. Kementerian LHK

Legislator Dorong Pemerintah Bentuk Relawan Pencegah Api

Nasional Kebakaran Lahan dan Hutan
Media Indonesia • 08 November 2019 08:55
Jakarta: Sejumlah anggota Komisi IV DPR mengusulkan pemerintah membentuk relawan pencegah api. Usulan ini mengemuka saat para legislator berkunjung ke sejumlah daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
 
"Kami mendorong pemerintah membentuk relawan pencegah api agar kejadian karhutla dapat dikurangi," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi, saat berkunjung ke Desa Taruna, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis, 7 November 2019.
 
Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja ke beberapa lokasi terdampak karhutla, kemarin. Salah satu yang dikunjungi adalah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Anggota Dewan melanjutkan kunjungan ke Desa Taruna, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah; dan Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tampan, Kabupaten Kampar, Riau; serta ke lokasi pengendalian karhutla di Jambi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada kunjungan kerja ke Sumsel, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, MR Karliansyah mendampingi rombongan Komisi IV DPR yang dipimpin Wakil Ketua Hasan Aminudin dari Fraksi NasDem.
 
Pada kesempatan tersebut, pejabat KLHK dan Komisi IV DPR bertemu masyarakat dan pejabat pemerintah daerah setempat. Dalam pertemuan itu, Komisi IV DPR menggali informasi mengenai kendala dan hambatan yang ditemui Satgas Karhutla di lapangan.
 
Petugas yang tergabung dalam Satgas Karhutla merespons dengan menjelaskan bahwa sulit mengakses lokasi karhutla. Selain itu, peralatan pemadaman terbatas, jumlah SDM kurang memadai, luasnya wilayah yang terbakar, serta kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar.
 
Hasan Aminudin mengapresiasi langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengedepankan pencegahan dan penegakan hukum bagi pembakar lahan dan hutan.
 
"Langkah-langkah itu harus dilakukkan secara konsisten di tengah keterbatasan yang ada," kata Hasan.
 
Dalam kunker itu, Kementerian LHK juga menyatakan akan membangun 1.000 kebun bibit desa untuk lebih memudahkan masyarakat mengakses bibit. Hal ini, kata dia, juga bisa membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.
 
"Rencana ini sebagai antisipasi permintaan masyarakat terhadap bibit multi purpose tree species (MPTS) yang sangat antusias," kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani, yang ikut mendampingi kunker anggota Komisi IV DPR.
 


 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif