Eks Sekretaris MA Nurhadi dibawa ke Rutan KPK, Selasa, 2 Juni 2020/Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Eks Sekretaris MA Nurhadi dibawa ke Rutan KPK, Selasa, 2 Juni 2020/Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Kinerja Firli Diapresiasi

Nasional kpk Suap di MA
Medcom • 02 Juni 2020 21:07
Jakarta: Indonesia Police Watch (IPW) memuji kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah pimpinan Firli Bahuri yang berhasil menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurrachman. Nurhadi merupakan tersangka kasus dugaan suap dalam penanganan perkara di MA.
 
"Kinerja Komjen Firli bersama KPK patut diapresiasi karena berhasil menangkap mantan Sekretaris MA Nurhadi yang buron selama 40 hari," ujar Ketua IPW Neta S Pane, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2020.
 
Baca:Nurhadi Dijebloskan ke Rumah Tahanan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Neta menyebut masih banyak tugas berat yang harus diselasaikan KPK. Setidaknya, kata dia, masih ada lima kasus yang perlu dituntaskan dalam waktu dekat ini.
 
Kasus itu antara lain dugaan pemberian gratifikasi kepada anggota DPR Eni Maulani Saragih dalam proyek tambang batu bara di Kementerian ESDM. Eni diduga menerima Rp5 miliar dari pemilik PT Borneo Lumbung Energi, Samin Tan.
 
"Firli dan KPK harus segera menangkap Samin Tan yang sudah cukup lama buron, dalam kasus pemberian gratifikasi kepada anggota DPR Eni Maulani Saragih," ucap dia.
 
KPK juga diminta segera menangkap bos Gajah Tunggal. KPK sudah menetapkan pengusaha Sjamsul Nursalim dan istrinya sebagai tersangka terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 10 Juni 2019.
 
"Semula bos Gajah Tunggal itu disebut sebut bersembunyi di Singapura. Namun sumber IPW di KPK menyebutkan bahwa pasangan suami istri itu sejak beberapa bulan terakhir berada di Shanghai, Cina," ujar dia.
 
Neta meminta Firli dan KPK segera melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah tokoh yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya, Irfan Kurnia Saleh, Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter Agusta Westland 101 di TNI AU.
 
Kemudian, Firli dan KPK diminta segera memastikan status sejumlah tokoh yang pernah diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi.
 
Misalnya, memeriksa kembali Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 
"Firli harus memberi kepastian hukum, apakah Muhaimin akan dijadikan sebagai tersangka atau pemeriksaannya sudah tuntas sebatas saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian PUPR," ucap dia.
 
Menurut Neta, semua kasus itu perlu dituntaskan Firli agar ada kepastian hukum. Dengan begitu, KPK tidak menyandera nasib seseorang.
 
Sikap kepastian hukum ini, lanjut dia, juga akan membuat publik yakin kinerja Firli sangat jauh berbeda dan lebih baik dari kinerja pimpinan KPK era sebelumnya. "Sebagai jenderal polisi yang memimpin KPK, Firli harus menunjukkan bahwa dia bisa membawa lembaga anti rasuha itu lebih promoter," kata dia.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif