Ilustrasi: Petugas Lapas memeriksa pengunjung yang menyeberang ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu 12 Mei 2018. FOto: Antara/Idhad Zakaria
Ilustrasi: Petugas Lapas memeriksa pengunjung yang menyeberang ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu 12 Mei 2018. FOto: Antara/Idhad Zakaria

Sanksi Hukum Wajib Jerat Pelaku Kekerasan di Lapas

Nasional kekerasan lembaga pemasyarakatan
Media Indonesia • 06 Mei 2019 06:32
Jakarta: Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan kekerasan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Nusakambangan harus menjadi pelajaran. Menurutnya, lapas bertujuan membina para narapidana agar siap kembali ke masyarakat, bukan menjadi target penyalahgunaan wewenang oknum sipir.
 
Untuk itu, Sahroni meminta kepolisian menyelidiki secara utuh kasus dugaan pidana yang dilakukan oknum sipir Lapas terhadap puluhan narapidana narkotika yang baru dipindahkan dari Bali. "Sanksi administrasi tidak cukup bagi mereka yang tidak manusiawi memperlakukan sesamanya seperti hewan,” kata Sahroni, Senin, 6 Mei 2019.
 
Menurutnya, polisi wajib mengungkap keterlibatan setiap pihak yang melakukan kekerasan, memerintah, atau bahkan membiarkan peristiwa tak manusiawi itu terjadi. Sahroni mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja secara profesional dan proporsional dalam menyikapi dinamika di lingkungan kerja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lebih jauh politikus Partai NasDem ini menuturkan, meski seorang narapidana kehilangan kemerdekaannya, namun hak-haknya sebagai seorang terpidana tetap dilindungi. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan yang menyatakan salah satu hak yang dilindungi adalah diperlakukan dengan baik selama menjalani masa hukuman.
 
“Sipir seharusnya menunjukkan sikap sebagai pembina, bukan penguasa yang bisa semena-mena terhadap napi. UU melindungi mereka dari sikap arogan seperti itu,” ujarnya.
 
Dalam kasus ini Kementerian Hukum dan HAM telah menonaktifkan Kalapas Narkotika Nusakambangan berinisial HM. HM terbukti melanggar Standar Operasional Prosedur karena gagal mengendalikan 13 anggotanya melakukan kekerasan kepada 26 narapidana yang akan dipindahkan dari Bali ke Lapas Nusakambangan.
 
Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Produksi Kemenkum HAM Junaedi mengatakan HM dimutasi ke kantor Kemenkum HAM wilayah Jawa Tengah. Pihaknya telah menunjuk Kabid Pembinaan Lapas Batu Irman Wijaya sebagai pengganti HM.
 
"Irman Wijaya akan melaksanakan tugas sebagai kepala di Lapas Narkotika Nusakambangan," kata Junaedi.
 
Selain itu, lanjut dia, ke-13 petugas yang diduga terlibat melakukan kekerasan telah diperiksa. Menurutnya, jika para petugas ini terbukti melakukan pelanggaran maka akan dijatuhi hukuman secara administrasi.
 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif