Massa Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya, Sudirman, Jakarta, Senin, 23 Januari 2017. Foto: Antara/Reno Esnir
Massa Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya, Sudirman, Jakarta, Senin, 23 Januari 2017. Foto: Antara/Reno Esnir

Kemendagri: Izin Ormas FPI Sampai 20 Juni 2019

Nasional ormas fpi
M Sholahadhin Azhar • 09 Mei 2019 07:40
Jakarta: Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), Soedarmo, merespons izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) yang akan berakhir. Soedarmo menyebut masa berlaku ormas itu hanya sampai medio Juni nanti.
 
"Mereka habisnya kan tanggal 20 Juni, masih ada waktu," kata Soedarmo di Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.
 
Menurutnya, saat ini memang FPI belum mengajukan perpanjangan izin ormas. Soedarmo memastikan pihaknya akan terbuka menerima pengajuan perpanjangan izin.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun Soedarmo menyebut pengajuan itu tak langsung dikabulkan. Sebab ada verifikasi ormas sesuai peraturan dalam Undang-undang Ormas.
 
"Kan untuk perpanjangan izin, harus memenuhi beberapa syarat yang diatur oleh UU Ormas. Makanya, nanti kita lihat bagaimana hasil verifikasi terhadap persyaratan tersebut," kata dia.
 
Izin ormas FPI ditandai dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. SKT FPI berlaku sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.
 
Adapun terkait berakhirnya izin FPI ini ramai diperbincangkan warganet. Terutama ketika muncul petisi di Change.org yang menyoal perpanjangan izin FPI.Hingga pukul 24.09 WIB, petisi tersebut ditandatangani oleh 225.000 orang.
 
Seorang dengan akun 'Ira Bisyir' membuat petisi agar perpanjangan izin FPI tak disetujui. Alasannya, FPI dianggap organisasi radikal yang mendukung kekerasan dan pro terhadap organisasi yang telah dibubarkan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
 
Ketua Bidang Hukum FPI Jawa Tengah Zainal Abidin meyakini petisi penolakan perpanjangan izin bagi FPI tersebut tidak akan berdampak terhadap kebijakan pemerintah berkaitan dengan perizinan.
 
Zainal Abidin menyebut ada beberapa hal yang memengaruhi pemerintah tidak akan memberi izin kepada suatu ormas, seperti ormas yang mengganggu ketertiban umum, menggunakan lambang terlarang, ormas buatan asing yang melakukan kegiatan politik dan mengganggu NKRI.
 
''Kalau pemerintah profesional, petisi ini tidak akan berpengaruh,'' katanya dilansir Antara, Rabu, 8 Mei 2019.
 
Zainal menilai petisi itu berlebihan dan tidak berdasar karena FPI patuh terhadap hukum dan posisinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, FPI didirikan untuk fungsi pemberdayaan masyarakat, termasuk pelayanan kepada masyarakat.
 

 

(BOW)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif