Ilustrasi. Foto: Antara/Yusran
Ilustrasi. Foto: Antara/Yusran

Pengamanan Natal Gambaran Kesiapan Menghadapi Pemilu

Nasional natal dan tahun baru
23 Desember 2018 21:58
Jakarta: Pengamanan hari raya Natal 2018 dan tahun baru 2019 menjadi gambaran aparat keamanan menghadapi pemilihan umum serentak pada April 2019. Keberhasilan mengamankan dua hari raya itu bisa menjadi ukuran kesiapan Polri menghadapi Pemilu 2019.

“Aman tidaknya perayaan Natal dan tahun baru akan memberikan gambaran kesiapan Polri meredam gangguan saat pilpres yang tinggal hitungan bulan. Terlebih pemilu masih menggunakan isu SARA yang rentan mengoyak harmonisasi,” kata Anggota Komisi III Ahmad Sahroni, melalui keterangan tertulis, Minggu, 23 Desember 2018.

Ia mengingatkan Polri tak boleh lengah, khususnya terhadap aksi teror. Pelaku yang mencoba merusak tatanan kerukunan umat beragama dengan aksi bom di gereja ataupun tempat lain, kata dia, harus ditindak tegas. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Sahroni meminta Polri mencermati dan menganalisis rangkaian teror bom yang terjadi tahun ini. Seperti lima bom yang diledakkan di Surabaya oleh para pelaku teror pada tanggal 13-14 Mei lalu.  “Jangan lengah terhadap aksi teror. Saya yakin Polri telah melakukan pemetaan dengan baik dan mampu mengamankan potensi gangguan yang akan muncul,” kata Sahroni. Ia berharap peristiwa bom di gereja saat malam Natal pada 2000 tak terulang.

Baca: Polisi Cek Tiga Gereja di Jakarta

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan sebanyak 94.946 personel Polri disiagakan untuk mengamankan Natal dan tahun baru. Pengamanan dibuat dalam skema prioritas satu dan prioritas dua. Total kekuatan untuk Polda yang masuk prioritas satu sebanyak 69.080 personel. Sementara sepertiga personel Polri dikerahkan untuk pengamanan polda berkategori prioritas dua.

Polda yang termasuk prioritas satu yakni Polda Sumatera Utara, Lampung, Banten, Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, NTT, dan Papua. Sementara 21 polda kategori prioritas dua di antaranya Polda Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

Sebanyak 57.946 lokasi akan menjadi objek pengamanan. Fokus terbesar adalah tempat ibadah. Polri akan bersinergi dengan TNI, pemda, ormas, dan stakeholder terkait.




(UWA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi