Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam acara Laporan Tahunan Komnas HAM 2019.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam acara Laporan Tahunan Komnas HAM 2019.

Komnas HAM Pelototi Kekerasan Politik Sepanjang 2019

Nasional pelanggaran ham komnas ham
Fachri Audhia Hafiez • 05 Oktober 2020 16:01
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti sejumlah peristiwa politik yang berujung pada kekerasan. Peristiwa itu tercatat dalam laporan tahunan Komnas HAM 2019.
 
"Pada 2019 setelah lebih 20 tahun demokrasi kembali dijadikan dasar sistem politik kita, negeri kita dihadapkan pada suatu ancaman nyata, yaitu politik kekerasan," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam sambutannya secara virtual, Senin, 5 Oktober 2020.
 
Menurut Taufan, peristiwa kekerasan pada 2019 berupa verbal yang dilakukan melalui media sosial, yakni orasi-orasi politik yang saling memojokkan kerap mewarnai jagat media sosial.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Salah satu peristiwa yang berujung pada kekerasan saat demontrasi dan kerusuhan pada 21 dan 22 Mei 2019. Kerusuhan terjadi akibat penolakan oleh sejumlah kelompok terhadap penghitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
 
Komnas HAM mencatat 10 orang meninggal akibat peristiwa kelam itu dan 9 di antaranya terkena peluru tajam. Ratusan orang tercatat terluka dan terjadi perusakan infrastruktur.
 
"Di samping itu ada ratusan orang luka-luka baik pedemo, jurnalis, tim medis, aparat kepolisian bahkan warga biasa. Juga terjadi kerusakan yang parah atas infrastruktur publik, kendaraan umum dan pribadi," ujar Taufan.
 
Baca: Sepanjang 2019, Komnas HAM Terima 4.778 Aduan Pelanggaran
 
Kekerasan yang merenggut korban jiwa juga terjadi saat aksi mahasiswa yang menolak beberapa peraturan perundang-undangan. Peristiwa itu tejadi pada 24 sampai 30 September 2019.
 
"Akibatnya lima orang tercatat meninggal baik di Jakarta maupun di Kendari Sulawesi Tenggara," ujar Taufan.
 
Taufan mendesak aktor peristiwa tersebut diusut tuntas. Sekaligus menegakkan keadilan dalam perpolitikan tanpa menggunakan kekerasan.
 
"Buah dari politik kekerasan karena mengabaikan kemanusiaan dan keadilan sehingga tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," ucap Taufan.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif