Ilustrasi hasil persidangan. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi hasil persidangan. Medcom.id/M Rizal

Uji Formal Revisi UU KPK Kandas di MK, Ini Alasannya

Nasional KPK mahkamah konstitusi Revisi UU KPK DPR RI
Fachri Audhia Hafiez • 04 Mei 2021 18:30
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji formal Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau revisi UU KPK. Sejumlah pertimbangan mengkandaskan gugatan itu.
 
Salah satunya, terkait dengan dalil tidak masuknya revisi UU KPK dalam program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR. Menurut MK, beleid itu sudah terdaftar dan bahkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.
 
"Terlebih proses pengusulan perubahan UU KPK telah dilakukan jauh sebelum Prolegnas 2015-2019," kata Hakim MK Arief Hidayat di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Mei 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, dalil terkait waktu pembentukan UU juga menjadi sorotan MK. Lama atau tidaknya pembentukan UU harus berkaitan dengan substansi isi dari produk hukum itu.
 
"Lama atau tidaknya proses harmonisasi tidak berkaitan dengan dalil pemohon yang mensinyalir penyelundupan dalam proses pembuatan revisi UU untuk disetujui," ucap Arief.
 
Baca: Dissenting Opinion, Satu Hakim MK Sebut Revisi UU KPK 'Dikebut'
 
Hakim MK Saldi Isra menyebut keterlibatan sejumlah pihak dalam penyusunan revisi UU KPK itu. Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan pembuat UU, DPR sudah melibatkan masyarakat dan pihak terkait serta pimpinan KPK.
 
KPK juga disebut tidak ikut terlibat pembahasan. Kenyataannya, Lembaga Antikorupsi menolak terlibat pembahasan.
 
"Secara faktual KPK yang menolak untuk dilibatkan dalam proses pembahasan rencana Revisi UU KPK," ucap Saldi.
 
Terkait dalil naskah akademik fiktif juga dinilai tidak beralasan menurut hukum. Kemudian, terkait dalil tidak kuorumnya pengesahan revisi UU KPK dalam rapat paripurna DPR dianggap tidak beralasan menurut hukum.
 
Dalil mengenai berbagai macam penolakan dari kalangan masyarakat juga dikesampingkan mahkamah. Menurut MK, hal itu sebagai bagian kebebasan.
 
Dalil mengenai Presiden Joko Widodo yang tidak menandatangani perubahan UU KPK juga ditolak mahkamah. Hal itu dinilai tak bisa bisa dijadikan tolok ukur telah terjadi pelanggaran formal.
 
"Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama antara DPR dan presiden tidak disahkan oleh presiden, dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak persetujuan bersama, rancangan undang-undang tersebut sudah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan," jelas Saldi.
 
Baca: Tok! MK Tolak Gugatan Revisi UU KPK yang Diajukan Agus Rahardjo cs
 
MK menolak untuk seluruhnya permohonan gugatan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pada pokok permohonan, pemohon minta MK menyatakan beleid tersebut mengalami cacat formil dan cacat prosedural. Sehingga, aturan dimaksud tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum.
 
Perkara nomor 79/PUU-XVII/2019 ini diajukan 14 pemohon. Lima diantaranya merupakan mantan pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif, Saut Situmorang, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Moch Jasin.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif