“Kami mengusulkan Kementan bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui dinas ketahanan pangan dan peternakan (DKPP),” kata Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Mufti Mubarok dalam telekonferensi di Jakarta, Rabu, 25 Mei 2022.
Mufti menyebut kerja sama itu untuk menyosialisasikan PMK kepada masyarakat. Kemudian, memantau hewan-hewan ternak guna mengendalikan wabah tersebut.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Kementan juga diharapkan membentuk satuan tugas (satgas) pengendalian dan penanganan wabah PMK mempercepat penghentian penyebaran virus,” ujar dia.
Baca: Pemerintah Diminta Beri Kompensasi bagi Peternak untuk Antisipasi PMK
Selain itu, Kementan perlu menggandeng kementerian/lembaga bahkan perguruan tinggi. Kolaborasi itu untuk meneliti PMK di laboratorium dan menjadi dasar pembuatan vaksin PMK.
“Menjelang Iduladha, Kementan perlu segera membuat SOP (standar operasional dan prosedur) khusus mobilisasi ternak dari satu wilayah ke wilayah lain,” tutur Mufti.
Dia mengatakan Kementan mesti menyampaikan PMK bukan penyakit menular. PMK juga tidak membahayakan manusia.
“Kemudian beri tahu bahwa daging ternak yang positif PMK masih dapat dikonsumsi selama dimasak dengan benar,” papar dia.
