Truk Satpol PP dibakar massa. Medcom/Tria
Truk Satpol PP dibakar massa. Medcom/Tria

Pedemo Anarkistis Terancam Pidana

Nasional Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Nur Azizah • 08 Oktober 2020 21:03
Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menyebut unjuk rasa yang berujung anarkis akan diproses dengan hukum. Hal ini sudah diatur perundang-undangan.
 
"Kalau sudah vandalisme, merusak fasilitas umum, merugikan masyarakat, tentu saja ada ketentuan perundang-undangan yang dilanggar," kata Donny kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020.
 
Donny mengatakan pemerintah akan menghormati aksi damai tanpa merusak. Dia menjamin pemerintah akan bersikap proporsional dalam menyikapi demo hari ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Demonstrasi yang digelar hari ini berakhir ricuh. Demo ini sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang baru disahkan.
 
Baca: Demo UU Ciptaker Diharap Tak Jadi Klaster Baru Covid-19
 
Buntut dari aksi ini, beberapa fasilitas publik hancur dan dibakar, seperti Halte Bundaran Hotel Indonesia. Perusakan juga terjadi di Pos Polisi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat.
 
Di sisi lain, Juru bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan aksi penolakan UU Ciptaker berpotensi menimbulkan klaster baru. Dia tetap berharap masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan agar tidak ada penularan covid-19.
 
"Kami berharap tidak ada klaster yang timbul akibat kerumunan massa dari kegiatan yang sedang berlangsung akhir-akhir ini," kata Wiku.
 
Baca: Nilai Kerusakan Imbas Demo UU Ciptaker di DKI Mencapai Rp25 Miliar
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif