Fahri Hamzah Kritisi Data Statistik Pemerintah soal Kemiskinan

Anggi Tondi Martaon 07 Agustus 2018 16:23 WIB
berita dpr
Fahri Hamzah Kritisi Data Statistik Pemerintah soal Kemiskinan
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (Foto:Dok.DPR)
Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritisi data statistik yang digunakan pemerintah untuk merilis angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi kuartal II di Indonesia.

Menurut Fahri, data statistik tersebut tidak menggambarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. "Keduanya tidak menggambarkan apa yang kita rasakan. Statistik sudah lama dikritik oleh pakar sebagai alat untuk berbohong, karena apa yang tergambar dalam  GDP (gross domestic product) ini tidak tergambar dalam realita," kata Fahri, saat peluncuran buku karyanya berjudul Mengapa Indonesia Belum Sejahtera, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018.

Soal pertumbuhan ekonomi yang menyentuh 5,27 persen, politikus PKS itu menyebut berdampak buruk terhadap alam. "GDP merekam ada kegiatan ekonomi luar biasa, investor dan lain sebagainya, tapi faktanya sungai kita rusak, hutan kita hancur, polusi udara di mana-mana, dan kualitas kehidupan manusia lebih rendah. GDP berbohong tentang semua itu," kata Fahri.


Kemudian, perihal angka kemiskinan di Indonesia yang menyentuh angka 9,82 persen dari total penduduk, Fahri ragu. Dia balik menyindir bocornya salah satu kutipan video Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pembagian bantuan sosial, khususnya beras miskin (raskin) sebelum survei dilakukan.

"Pada satu sisi, kita disajikan angka kemiskinan, dan di sisi lain, bocor video Pak Jokowi yang mengatakan itu sebabnya tidak ada koordinasi. Seharusnya survei itu dilakukan setelah pembagian raskin, karena angka kemiskinan dihitung dengan makanan," ucap Fahri.

Seperti diketahui, salah satu indikator Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur angka kemiskinan ialah melalui pengeluaran kebutuhan dasar makanan, yaitu 2.100 kilo kalori per orang per hari. Indikator lain yang dihitung adalah non-makanan berupa perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Jika berdasarkan indikator makanan, Fahri menyebutkan angka tersebut nilainya hanya sekitar Rp13 ribuan. Maka tak heran jika angka kemiskinan bisa ditekan hingga mencapai 9,82 persen.

"Itu yang dikritik oleh Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), karena beliau menggunakan indikator baru dalam menghitung," tutur Fahri.

Oleh karena itu, Fahri mengusulkan agar indikator-indikator yang dikeluarkan oleh lembaga statistik harus diubah. Hal itu perlu dilakukan agar data yang dikeluarkan tidak berbohong tentang kondisi masyarakat sebenarnya.

Fahri mengklaim, kondisi masyarakat yang sebenarnya dikupas dalam buku yang baru saja dirilisnya, Mengapa Indonesia Belum Sejahtera - Sebuah Upaya Merekonstruksi Makna dan Indikator Kesejahteraan.

Buku tersebut berisi kritik atas perhitungan pertumbuhan ekonomi (Gross Domestic Bruto) yang selama ini disalahpahami sebagai alat ukur kesejahteraan dan kritik atas pengukuran kemiskinan yang diterapkan di Indonesia. 

"Apa yang kita lihat di masyarakat, kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan adalah kontras dari megahnya indikator-indikator ekonomi yang kita punya," kata Fahri.

Dalam acara peluncurannya, buku dibedah oleh ekonom Dr Fuad Bawazier, Guru Besar IPB Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri, dan Tenaga Ahli Kesra DPR RI Gianto, SE. Terungkap bahwa kesalahan umum dalam memandang dan memahami persoalan kemiskinan di Indonesia, di antaranya soal garis batas kemiskinan yang labil dan sangat memungkinkan pemerintah melakukan lying by statistics (pembohongan publik melalui data statistik).

"Keseluruhan persoalan ada dalam buku pertama ini sehingga kita bisa dapatkan beberapa kesimpulan awal bahwa our statistics is lying to our people. Dan tidak hanya berbohong, tapi dipakai untuk berbohong oleh pemerintah, dipakai berbohong oleh negara," ujar Fahri.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id