Ahmad Basarah: Islam dan Nasionalis tidak Terpisahkan
Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah - MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, mengingatkan masyarakat untuk tidak berpandangan bahwa pihak nasionalis adalah anti-Islam, dan sebaliknya. Sebab, Islam dan nasionalis adalah dua hal yang tidak terpisahkan.

Hal ini, kata dia, sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka. Di mana golongan nasionalis atau kebangsaan dan golongan Islam sepakat untuk membangun Indonesia dengan ideologi Pancasila.

“Inilah kesaksian yang harus kita sampaikan bahwa Islam dan nasionalis adalah sesuatu yang menghasilkan Indonesia menjadi negara Pancasila,” kata dia dalam kajian Ramadan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa, 29 Mei 2018.


Basarah mengungkapkan hal itu sudah dimulai saat sidang BPUPKI pertama pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Kala itu, sidang yang membahas dasar negara Indonesia menghasilkan beberapa kesepakatan.

Terdapat dua pihak yang menyarankan dasar pembangunan Indonesia, yakni golongan Islam dan golongan Kebangsaan. Ketua sidang pun membentuk panitia perumusan mendiskusikan hal tersebut.

(Baca juga: Waspadai Munculnya Ideologi Pengganti Pancasila)

Di tengah jalan, panitia ini direvisi oleh Soekarno karena komposisi antara golongan kebangsaan dan golongan Islam dinilai tidak adil. Soekarno kemudian membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari empat perwakilan golongan Islam, dan empat perwakilan golongan kebangsaan, serta dirinya sebagai penengah.

Panitia Sembilan kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang berisi dasar negara. Rumusan ini hampir sama dengan Pancasila, kecuali pada poin pertama.

Atas inisiatif Mohammad Hattta, poin yang sebelumnya berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu menuturkan, perubahan ini bertujuan agar perahu kemerdekaan Indonesia bisa dinikmati berbagai kalangan, tidak hanya umat Islam. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara pun mendapat persetujuan dari ulama Indonesia saat itu.

“Jadi berbagai propaganda politik yang muncul dan mengatakan Islam tidak nasionalis atau nasionalis bukan Islam, telah terbantahkan,” tegas dia. 

(Baca juga: Pengajaran Pancasila Perlu Diterapkan Kembali di Sekolah)






(REN)