Program Deradikalisasi Masih Terbatas
Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius. (Foto: MI/Bary Fathahillah)
Jakarta: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius membantah program deradikalisasi gagal. Ia menilai pihak-pihak yang menyebut BNPT gagal menderadikalisasi pelaku teror tak paham cara kerja deradikalisasi.

"Program deradikalisasi yang kita sentuh adalah orang-orang yang berstatus narapidana teorisme dan mantan napiter. Status tersangka saja kita tidak pernah sentuh, mereka yang sudah divonis dan berstatus narapidana ini yang kita masukkan ke deradikalisai," ujarnya, dalam Primetime News, Kamis, 17 Mei 2018.

Sebagai informasi, kata Suhardi, saat ini sudah lebih dari 600 mantan narapidana terorisme yang kembali ke masyarakat setelah mengikuti program deradikalisasi. 
Bahkan 128 di antaranya ikut membantu BNPT menjadi narasumber untuk berhadapan dengan masyarakat dan komunitas yang rentan akan bahaya radikalisme dan terorisme.


Dia mengungkap dari 600 lebih mantan narapidana itu hanya 3 orang saja yang melakukan aksi teror kembali. Pertama adalah bom di Cicendo, Bandung, Jawa Barat, bom Thamrin, Jakarta Pusat, dan bom di Kalimantan Timur.

"Kalau penilaiannya deradikalisasi gagal apakah dari 600 lebih dan 3 itu adalah kegagalan disebut gagal semuanya?" kata dia.

Suhardi menyebut peristiwa bom di sejumlah gereja di Surabaya, Jawa Timur, berikut aksi lain yang ikut terjadi di luar jangkauan BNPT dalam konteks deradikalisasi.

Polri pun, ungkap Suhardi, tahu bahwa narapidana atau mantan narapidana terorisme tidak terlibat dalam aksi tersebut. Bahkan pihaknya menelusuri ke sejumlah mantan narapidana terorisme seperti Ali Fauzi cs yang berbasis di Jawa Timur, tidak ada bukti akan keterlibatan mereka.

"Ini yang main bukan napi, belim berstatus napi. Yang kami tangani adalah napi atau mantan napi, itu masalahnya. Kita enggak punya akses memegang mereka. Walaupun sudah diawasi sejak 2 tahun lalu kami tidak bisa apa-apa karena tidak ada payung hukumnya," ungkapnya.

Ketidakmampuan aparat penegak hukum termasuk BNPT dalam menjangkau mereka yang berpotensi membuat Suhardi mendesak disegerakannya pengesahan revisi rancangan Undang-Undang Antiteror. Sebab aturan yang saat ini berlaku hanya bisa menjangkau ketika peristiwa sudah terjadi.

"UU ini sangat menentukan dan kita butuhkan sehingga pada tahap persiapan saja bisa kita sentuh. Perlu dipahami program deradikalisasi yang kita sentuh adalah napi, mantan napi, beserta keluarganya," jelas Suhardi.





(MEL)