NEWSTICKER
Siswa penyandang disabilitas berjalan memasuki kelas untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna, Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/1/2019). Foto: Raisan Al Farisi/Antara Foto
Siswa penyandang disabilitas berjalan memasuki kelas untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna, Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/1/2019). Foto: Raisan Al Farisi/Antara Foto

Revitalisasi Balai Wyata Guna Disebut untuk Kepentingan Difabel

Nasional kaum difabel penyandang disabilitas
Antara • 16 Januari 2020 10:15
Jakarta: Kepala Balai Wyata Guna Sudarsono menjelaskan revitalisasi fungsional Balai Wyata Guna, Bandung, merupakan program nasional untuk mengoptimalkan peran balai-balai rehabilitasi sosial milik pemerintah. Revitalisasi ini dilakukan untuk kepentingan difabel.
 
"Revitalisasi fungsional bertujuan agar masyarakat disabilitas diharapkan dapat diberdayakan dan berkiprah setelah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial lanjut di Balai Rehabilitasi Sosial," kata Sudarsono dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 15 Januari 2020.
 
Sudarsono mengatakan selama ini balai rehabilitasi sosial terkesan seperti penampungan bagi disabilitas. Padahal, fungsi balai yakni dapat mendorong kaum disabilitas berdaya sesuai dengan bidangnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita ada program transformasi, perubahan status panti menjadi balai. Kita ingin balai rehabilitasi sosial ini berkontribusi secara progresif. Jadi pijakan bagi saudara-saudara kita kaum disabilitas agar dapat mengembangkan keberfungsian sosialnya dan kapabilitas sosialnya, sehingga bisa berkiprah di masyarakat," ujar Sudarsono.
 
Salah satu konsekuensi dari transformasi tersebut ialah adanya batas waktu bagi para penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang ditentukan. "Tujuannya, agar para penerima manfaat dapat berkumpul kembali dengan keluarganya, mandiri serta berkiprah di masyarakat. Ini yang kita sebut dengan proses inklusi. Kita ingin, saudara-saudara kita diterima di masyarakat, seperti yang lainnya," ujar Sudarsono.
 
Sudarsono menyampaikan pemberlakuan ketentuan mengembalikan penerima manfaat kepada keluarga atau masyarakat tak dilakukan seketika. Semua harus melalui proses yang panjang, dan para difabel selama di balai juga diberikan pelatihan serta layanan yang holistik, sistematis, dan terstandar. Sehingga mereka bisa mandiri ketika kembali ke masyarakat.
 
Sudarsono mengeklaim polemik yang terjadi di Wyata Guna sudah diproses secara bijaksana sejak 2019. Pengelola balai bahkan telah memberikan toleransi kepada para penerima manfaat hingga Juli 2019.
 
"Di mana mereka seharusnya meninggalkan balai sejak Juni 2019. Pengelola balai juga sudah secara persuasif meminta penerima manfaat untuk berinisiatif mematuhi ketentuan, sebab, banyak penyandang disabilitas Sensorik Netra lainnya yang antre untuk masuk balai dan mendapatkan pelayanan," kata dia.
 
Pada 12 Agustus 2019, Kementerian Sosial dan Pemprov Jawa Barat juga sudah rapat mencari solusi bersama. Salah satu keputusannya ialah Dinas Pendidikan Jabar berkomitmen membangun sarana pendidikan berkebutuhan khusus dengan konsep boarding school yang dilengkapi asrama.
 
Dinas Sosial Provinsi Jabar juga merencanakan pembangunan panti sosial yang melayani semua penyandang disabilitas, termasuk sensorik netra. Pengembangan layanan terpadu nasional ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan pelayanan kepada penyandang disabilitas.
 
Sudarsono menyayangkan, di tengah proses peralihan dan komunikasi dengan Pemprov Jabar mencuat isu yang kontraproduktif dengan langkah-langkah pemerintah.
 
"Kita duduk bersama, mencari solusi terbaik. Kita semua anak bangsa, tidak mungkinlah saling menegasi," kata dia.

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif