Ilustrasi. Foto: Antara/Syifa Yulinnas
Ilustrasi. Foto: Antara/Syifa Yulinnas

Pemerintah Diminta Gerak Cepat Mengatasi Karhutla

Nasional kebakaran lahan dan hutan
Antara • 16 September 2019 14:04
Jakarta: Kelompok warga sipil menyampaikan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mereka meminta pemerintah melakukan tindakan nyata untuk mengatasi kabut asap akibat karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatra.
 
Surat terbuka itu ditandatangani oleh perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Greenpeace Indonesia, Gerakan IBUKOTA, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Konsorsium Pembaruan Agraria, serta Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS).
 
Ada juga lembaga Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Rimbawan Muda Indonesia, Solidaritas Perempuan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang meneken surat itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Situasi ini sudah darurat, korban yang paling depan atau paling banyak merasakan dampak kabut asap ini adalah kelompok rentan seperti balita, anak-anak, perempuan dan lansia," kata Dewan Eksekutif Nasional Walhi Khalisah Khalid seperti dilansir Antara, Senin, 16 September 2019.
 
Ia menilai seharusnya kondisi darurat akibat kabut asap karhutla bisa dicegah dan cepat ditanggulangi karena bukan kali pertama terjadi. Khalisah juga mengkritik pernyataan beberapa pejabat yang dianggap menyudutkan masyarakat adat, dan peladang.
 
Ketua Manajemen Pengetahuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Siti Rakhma senada. Ia heran darurat asap di Sumatra dan Kalimantan seperti tidak diatasi dengan cepat.
 
"Sekali lagi yang dituduh adalah masyarakat atau peladang membakar lahan, yang sebenarnya sudah kearifan lokal mereka melakukan itu," kata Rakhma.
 
Dalam surat terbukanya, koalisi masyarakat sipil meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah tanggap darurat. Caranya, bisa dengan membangun sistem respons cepat, dan melakukan peninjauan ulang izin perusahaan yang terbukti lahannya memiliki
titik api.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif