Petugas Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan BMKG mengecek kondisi sistem peringatan dini tsunami . Foto: Antara/Irwansyah Putra.
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan BMKG mengecek kondisi sistem peringatan dini tsunami . Foto: Antara/Irwansyah Putra.

Pemerintah Didesak Bangun Sistem Peringatan Dini Tsunami Terintegrasi

Nasional Tsunami di Selat Sunda
25 Desember 2018 17:04
Jakarta: Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mendesak pemerintah untuk membangun sistem peringatan dini tsunami, baik karena gempa tektonik maupun vulkanik. Pembangunan ini meliputi subsistem di hulu (tengah laut) berupa sistem sensor pemantau perubahan muka laut seperti buoy, kabel bawah laut, hingga radar.
 
"Saat ini baru ada sistem peringatan dini di pantai, bukan di hulu," ujar Ketua Umum PII Heru Dewanto dalam keterangan resmi yang dikutip Medcom.id, Jakarta, Selasa, 25 Desember 2018.
 
Menurutnya, pembangunan sistem peringatan dini tsunami di hulu harus terintegrasi dengan rantai sistem peringatan dini hingga ke hilir, sehingga masyarakat di daerah yang berpotensi terpapar dan para pengelola fasilitas umum di daerah pesisir dapat dengan cepat mengetahui kedatangan tsunami.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga: BNPB Minta Warga Pesisir Selat Sunda Waspada
 
Di sisi lain, Heru meminta semua pihak untuk tanggap dalam menyikapi potensi bencana. Pun soal investasi dalam mitigasi bencana. Pasalnya mitigasi bencana butuh anggaran dan dana yang tak sedikit.
 
"Padahal dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, dengan sistem mitigasi bencana dari hulu ke hilir, korban dan dampak bencana dapat diminimalisir bahkan dihindari. Memang investasinya cukup tinggi, tapi kita harus mengalokasikannya," tegas dia.
 
Heru bilang, sistem peringatan dini merupakan kebutuhan mutlak untuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia dan berada di Cincin Api Pasifik, pemerintah harus punya kebijakan yang kompherensif dan upaya maksimal dalam memitigasi bencana yang terintegrasi dengan fungsi pertahanan negara, kemaritiman, dan perikanan.
 
"Dengan begitu, negara bisa mempersiapkan diri menghadapi berbagai kerentanan dan acaman," tutur Heru.
 
Baca juga: Pemerintah Harus Antisipasi Tsunami di Jawa bagian Barat
 
Ketua Bidang Mitigasi Bencana PII Widjo Kongko menambahkan, kondisi dan situasi tsunami yang terjadi di Banten dan Lampung merupakan peristiwa fenomenal lantaran jarang terjadi. Kata dia, ssunami yang terjadi di Selat Sunda itu terjadi karena tidak didahului gempa tektonik sehingga masyarakat di sekitar pantai tidak sadar untuk melakukan evakuasi.
 
"Sistem peringatan dini tsunami yang dipicu oleh bukan gempa tektonik tidak ada, sehingga pihak otoritas atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tidak dapat mengeluarkan peringatan dini ke masyarakat," jelasnya.
 
Menurutnya, sistem operasional peringatan dini saat ini punya banyak kelemahan lantaran hanya mengantisipasi tsunami akibat gempa tektonik. "Sistem peringatan dini tsunami BMKG baru akan bekerja jika sumber tsunaminya adalah gempa tektonik. Sistem peringatan dini yang sumbernya bukan dari gempa tektonik seperti saat ini tidak tersedia di BMKG," tutup dia.
 

(HUS)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi