Titik Relokasi Diserahkan ke Pemkot dan Pemkab
Tim relawan terus melakukan pencarian pascagempa dan tsunami Palu-Donggala di Kawasan Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tangah, Senin (8/9). ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang.
Palu: Beberapa titik terdampak gempa 7,4 Skala Richter (SR) di Sulawesi Tengah dinilai tidak bisa lagi dihuni. Rencana relokasi warga terdampak diserahkan ke pemerintah kota dan pemerintah kabupaten.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyebut, warga yang kehilangan tempat tinggal harus diberikan hunian sementara (huntara). Seiring revitalisasi kota, rehabilitasi bangunan terdampak juga akan dipersiapkan.

"(Warga) yang dari lokasi Balaroa, Petobo, masuk ke huntara. Ini yang kami (pemprov dan pemkab/pemkot) bicarakan. Palu ada di mana huntara, Sigi di mana, Donggala di mana," kata Longki di Palu, Sulteng, Senin, 8 Oktober 2018.


Pemprov Sulawesi Tengah berdiskusi untuk mengetahui rencana relokasi Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Donggala, dan Pemerintah Kabupaten Sigi.

Longki menyebut semua rumah pengganti akan dibuat satu tipe sesuai aturan. Dia memastikan seluruh pengungsi dari tempat terdampak parah seperti Balaroa dan Petobo harus dipindahkan.

Sementara itu Kepala Satgas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Murwanto mengatakan, pihaknya segera membangun hunian sementara (huntara) untuk korban gempa, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Donggala, dan Sigi, Sulawesi Tengah.

Saat ini proses pembersihan lahan yang akan dibangun huntara masih berlangsung. Pihaknya juga mulai mengidentifikasi wilayah-wilayah yang cocok bagi huntara.

lokasi-lokasi yang akan dibangun huntara akan ditinjau terlebih dulu untuk memudahkan pemerintah menyediakan air bersih dan sanitasi. Kemungkinan, huntara akan dibangun tak begitu jauh dari permukiman korban sebelumnya.

Proses mendirikan huntara juga akan dikonsultasikan lebih dulu dengan ahli geologi, geoteknik, sampai dengan Badan Meteorologi, Kilmatologi, dan Geofisika (BMKG). Hal ini untuk memastikan keamanan hunian yang akan dibangun.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut, warga di kawasan Balaroa dan Petobo bakal mendapat perhatian khusus. Ribuan rumah dan fasilitas publik yang hancur akibat likuefaksi akan direlokasi.  

"Relokasi perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang. Oleh karenanya Pemerintah akan membangun hunian sementara (Huntara) yang ditargetkan rampung dalam dua bulan. Makin cepat Huntara selesai, makin cepat penduduk bisa pindah dari tenda," kata Basuki melalui keterangan tertulis, Minggu, 7 Oktober 2018. 



(DEN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id