"Aku ambil datanya KPU. Kita ambil KPU manual, itu baru pemilihan kemarin (Pilkada 2020). Kayaknya itu yang paling current, base-nya untuk rakyat di atas 17 tahun," kata Budi dalam diskusi secara daring, Jumat, 22 Januari 2021.
Budi mengaku kapok menggunakan data Kementerian Kesehatan untuk program vaksinasi covid-19. Menurut dia, data tersebut tak sesuai fakta di lapangan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Saya sudah kapok, saya enggak mau lagi pakai datanya Kemenkes, dicrossing-crossing data Dukcapil," ucap dia.
(Baca: Jokowi Perintahkan Vaksinasi Dipercepat)
Budi mengaku pernah diberikan data dari Kementerian Kesehatan terkait jumlah puskesmas dan rumah sakit di Indonesia. Dari data tersebut, proses vaksinasi covid-19 dapat dilakukan secara nasional tanpa bantuan pemerintah daerah dan swasta.
Budi tidak serta merta mempercayai data tersebut. Dia menelusuri data sarana kesehatan mulai tingkatan nasional hingga Kabupaten/Kota.
"Ternyata enggak (valid data Kemenkes), itu 60 persen tidak cukup. Kalau di Bandung yang RS dan puskesmas banyak pasti bisa. Tapi, begitu di Puncak Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3 ribu hari atau 8 tahun (vaksinasi selesai)," ungkap Budi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menantang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mempercepat penyelesaian program vaksinasi covid-19. Kementerian Kesehatan memproyeksikan program tersebut kelar dalam 15 bulan.
(REN)
