Korban Penggusuran Non-PSN Diupayakan Dapat Dana Kerahiman
Menteri ATR Sofyan Djalil/ANT/Hafidz Mubarak
Jakarta: Pemerintah mengupayakan warga terimbas pembangunan bukan proyek strategis nasional (PSN) mendapat dana kerahiman. Dana kerahiman diharapkan bisa membantu kehidupan warga yang menjadi korban penggusuran.

"Misalnya orang yang terpaksa digusur yang sudah lama tinggal, misal untuk pelebaran kereta api, memang di tanah PT Kereta Api selama ini kita enggak bisa bayar, enggak bisa ganti rugi," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Maret 2018.

Menurut dia, kebijakan kerahiman hanya berlaku di proyek strategis nasional. Bila bukan proyek strategis nasional, warga yang tak memenuhi syarat yang tak mendapatkan ganti rugi.


"Intinya adalah kalau pembebasan lahan, kemudian di atas tanah negara, tetapi orang mendiami itu dengan itikad baik dan jangka panjang, nah itu kalau mereka dipindahkan itu harus ada bagaimana mekanisme supaya ada sejenis dana kerahiman," jelas dia.

Pemerintah sedang menggodok aturan tersebut. Presiden Joko Widodo tengah melihat apakah perlu mengubah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk PSN.

Perpres ini mengamanatkan pemberian ganti rugi berupa uang kerahiman kepada masyarakat yang mendiami tanah negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan dibangun untuk PSN. Dana diberikan bila mereka menetap minimal 10 tahun.

Sofyan belum bisa bicara banyak soal teknis pemberian dana kerahiman. Pasalnya, bantuan juga bisa diberikan dalam bentuk rumah susun.

"Sehingga orang itu yang tinggal di tanah tanah negara yang dilakukan dengan itikad baik dan sekian puluh tahun enggak pernah diganggu-ganggu, gitu kan, nah wajar saja," jelas dia.



(OJE)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360