Pemerintah Diminta Hapus UU Penodaan Agama
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Foto: Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.
Jakarta: Pemerintah diminta menghapus Undang-undang Penodaan Agama. Pasalnya, UU tersebut dinilai rawan disalahgunakan untuk menjerat kelompok tertentu.
 
"Jadi undang-undang ini menyediakan celah hukum bagi sejumlah pihak yang ingin menggunakan sentimen kebencian terhadap etnis, dan agama tertentu untuk tujuan-tujuan yang menyimpang dari keharmonisan agama itu sendiri," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid di Taman Aspirasi, Jakarta, Rabu, 12 September 2018.
 
Dia mencontohkan pada kasus Meiliana, warga Tanjung Balai, Sumatera Utara, yang memprotes volume azan di salah satu masjid. Meiliana divonis 18 bulan penjara atas tuduhan penistaan agama.
 
Karena itu, Amnesty International bersama PBNU, Ma'arif Institute, jaringan GUSDURIAN, Persekutuan Gereja Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia serta budayawan dan seniman, menggelar aksi solidaritas untuk Meiliana.

Baca: Pemerintah tak Mau Gegabah Hapus Pasal Penodaan Agama

Dia mengakui aksi solidaritas ini tak bisa langsung menghapuskan UU Penodaan Agama tersebut. Namun setidaknya berusaha untuk menyebarluaskan tentang dampak negatif dari UU Penodaan Agama.
 
"Sekaligus memperbanyak suara agar harapan masyarakat yang ingin UU ini dicabut, itu benar-benar didengar oleh Pemerintah," ucap dia.
 
Pada kasus Meiliana, kata dia, pihak kepolisian sempat saling berbeda pandangan dan ragu dalam menyidiknya. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, lanjut dia, juga bilang tindakan Meiliana itu bukan penodaan agama.
 
"Jadi di dalam pemerintah sendiri juga yakin bukan penodaan agama. Tetapi kenapa proses hukumnya berjalan terus? Karena ada tekanan massa yang ketika itu terus memaksakan agar proses hukumnya menjerat Ibu Meiliana," pungkas dia.






(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id