Implementasi P3K Diminta Dilakukan dengan Adil
Pengurus Forum Honorer K2 Indonesia Nurbaeti. (Foto: Metro TV)

Jakarta: Keputusan Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dinilai menjadi jalan tengah bagi tenaga honorer yang tak kunjung diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Di sisi lain, PP tentang PPPK juga disebut melahirkan polemik baru di kalangan guru honorer.

Pengurus Forum Honorer K2 Indonesia Nurbaeti mengatakan P3K hanya mengatur beberapa bidang profesi saja. Sementara bicara honorer, bukan hanya mereka yang bertugas sebagai guru namun juga ada beragam profesi lain.

"Dari segi pendidikan kan bukan hanya guru, ada juga teknis administrasi lain seperti operator sekolah, penjaga sekolah, caraka-caraka yang bekerja membantu di sentra pemerintahan kan nasibnya belum jelas," ujarnya dalam Prime Talk Metro TV, Senin, 3 Desember 2018.


Nurbaeti menilai jika PP P3K dikhususkan untuk guru hal itu hanya akan menimbulkan kesenjangan bagi honorer lain. Menurut dia, andai honorer tidak bisa diangkat menjadi ASN, solusi penerapan P3K adalah dengan memberikan keadilan.

Karena P3K tidak hanya diperuntukan bagi honorer yang telah melampaui usia 35 tahun, ia meminta mesti ada pembeda antara honorer yang telah mengabdi lama dengan orang-orang baru. Jika tidak, honorer yang tidak bisa meningkatkan status menjadi ASN karena melanpaui usia maksimal akan bersaing lagi dengan mereka yang baru terjun di dunia honorer. 

"Harus ada kekhususan antara merka yang telah lama mengabdi dengan yang baru dan kedua pemerintah jangan batasi kami hanya dengan profesi tertentu saja. PP P3K harus berlaku untuk semua," jelasnya.
 




(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id