Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati. Foto: Medcom.id/Marcheilla Ariesta
Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati. Foto: Medcom.id/Marcheilla Ariesta

Pemerintah Diminta Urus Data Peserta BPJS Lebih Dulu

Nasional BPJS Kesehatan
Marcheilla Ariesta • 02 November 2019 15:08
Jakarta: Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati, menilai keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan tidak tepat. Pemerintah diminta mengurus data peserta lebih dulu.
 
"Komisi IX dan Komisi XI menolak rencana pemerintah menaikkan premi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) untuk peserta bukan penerima upah (BPU) dan bukan pekerja (BP) kelas 3 sampai data cleansing itu diselesaikan," kata Mufida dalam diskusi di Jakarta, Sabtu, 2 November 2019.
 
Dia menuturkan penyisiran data dimaksudkan agar manfaat BPJS Kesehatan tepat sasaran. Dia menambahkan cleansing data perlu dilakukan lantaran masih ada penempatan kelas peserta tidak sesuai dengan kemampuan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mufida menambahkan dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan belum tentu menutup masalah defisit. Senada, perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Mohammad Adib menyebut
penaikan perlu perhitungan matang.
 
"Jangan hanya gali lubang tutup lubang," kata dia.
 
Mufida dan Adib meminta pemerintah mencari tahu sumber masalah di BPJS Kesehatan. "Kalau akarnya tidak diselesaikan, tidak akan menyelesaikan persoalan BPJS dan akan menambah beban masyarakat, terlebih khususnya kelas 3 dan menambah beban kalau ada PBI yang ditanggung anggaran dana," kata Mufida.
 


 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif