Ilustrasi PSBB/Medcom.id/Zaenal.
Ilustrasi PSBB/Medcom.id/Zaenal.

Pelanggaran Aturan Akibat Tumpang Tindih Kebijakan

Nasional Virus Korona PSBB
Fachri Audhia Hafiez • 21 Mei 2020 19:31
Jakarta: Pengabaian protokol kesehatan oleh masyarakat ditengarai akibat tumpang tindih kebijakan. Masyarakat kebingungan dan berakhir dengan banyaknya pelanggaran.
 
"Kebijakan itu banyak sekali, bingung, enggak konsisten. Jadi kebijakan tumpang tindih, overlap," kata analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, saat berbincang dengan Medcom.id, Kamis, 21 Mei 2020.
 
Menurut dia, masyarakat jenuh dan melanggar kebijakan pemerintah dengan sengaja. Trubus mencontohkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Kebijakan Pemerintah Selama Wabah Korona Dianggap Tidak Selaras
 
PP 21 tersebut diterjemahkan dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Tak lama berselang, muncul Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 yang mengizinkan moda transportasi roda dua untuk mengangkut penumpang.
 
"Itu jadi masalah. Pada Permenkes nomor 9 tahun 2020 ojol (ojek online) enggak boleh bawa penumpang orang, tapi Permenhub 18 itu boleh," ujar Trubus.
 
Contoh inkonsistensi kebijakan lain yakni pelarangan mudik. Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan, meneken Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Beleid tersebut mengatur mengenai pelarangan moda transportasi untuk angkutan lebaran 2020.
 
Berikutnya muncul Surat Edaran (SE) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. SE tersebut menyebutkan kriteria pengecualian bepergian dengan transportasi bagi orang-orang dengan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan covid-19.
 
"Belum lagi di sektor pemerintah daerah (Pemda). Kemudian di masyarakat terjadi cuek, social distrust (ketidakpercayaan) pada setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah," ucap Trubus.
 
Minim sosialisasi
 
Trubus menilai, kebijakan langsung diekekusi pemerintah pusat maupun daerah. Namun sosialisasi kebijakan minim. Dampaknya masyarakat kerap melakukan pelanggaran.
 
"Menurut ilmu hukumnya itu setiap aturan mesti sosialisasi dulu. Ada namanya sosialisasi, komunikasi dan edukasi. Masyarakat enggak tahu apa-apa kok tiba-tiba kena sanksi harusnya dibiasakan dulu," ucap Trubus.
 
Selain itu, pemerintah pusat juga mesti berkomunikasi dengan pemda. Koordinasi diperlukan untuk menyelaraskan suatu kebijakan.
 

(ADN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif