NEWSTICKER
Wakil Ketua KPK Nurul Guhfron. Foto: MI/Susanto
Wakil Ketua KPK Nurul Guhfron. Foto: MI/Susanto

KPK Halalkan Penunjukan Langsung untuk Penanggulangan Korona

Nasional Virus Korona
Candra Yuri Nuralam • 23 Maret 2020 07:56
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kepala daerah dapat menggunakan penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan virus korona (covid-19). Biasanya, pengadaan barang dan jasa melalui proses lelang.
 
"Dalam kondisi darurat, pengadaan barang dan jasa mengikuti Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 13 Tahun 2018," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Senin, 23 Maret 2020.
 
Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 mengatur pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat. Pasal 6 menyatakan pelaksanaan pengadaan melalui penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ghufron meminta kepala daerah tidak ragu dalam pengadaan barang dan jasa yang bermanfaat bagi penanggulangan virus berbahaya ini. Hal ini mengingat kebutuhan ini diperlukan secepatnya.
 
Eks Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, itu menekankan kelonggaran ini bukan berarti bisa dimanfaatkan kepala daerah mencari keuntungan pribadi. KPK tetap memantau proses pengadaan.
 
"Tetap dengan iktikad baik untuk mengatasi virus korona dan tidak mengambil kesempatan dalam kondisi darurat corona ini," tutur Ghufron.
 
Lembaga Antirasuah berharap ke depan pengadaan barang untuk penanggulangan virus korona bisa lebih mudah tersalurkan. Semua pihak diminta responsif memenuhi kebutuhan tanggap darurat korona.
 
KPK Halalkan Penunjukan Langsung untuk Penanggulangan Korona
Grafis Medcom.id
 
Baca: Jokowi Terbitkan Inpres soal Realokasi Anggaran Penanganan Korona
 
Sementara itu, per Minggu, 22 Maret 2020, kasus positif korona di Indonesia mencapai 514. Sebanyak 48 pasien meninggal, sedangkan 29 pasien berhasil sembuh.
 
Di tengah penanggulangan virus ini, beberapa rumah sakit kekurangan alat pelindung diri (APD). Petugas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Slamet, Garut, Jawa Barat, sempat memakai jas hujan plastik saat mengantar pasien dalam pengawasan (PDP) dirujuk ke RS Hasan Sadikin, Bandung.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif