Pemerintah Diminta Segera Buat Aturan Turunan UU PPMI

Anggi Tondi Martaon 03 Oktober 2018 15:12 WIB
berita dpr
Pemerintah Diminta Segera Buat Aturan Turunan UU PPMI
Ketua Timwas TKI Fahri Hamzah (Foto:Dok.DPR RI)
Jakarta: Tim Pengawas (Timwas) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meminta pemerintah segera membuat aturan turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Pemerintah diberikan waktu dua tahun sejak UU disahkan. 

Hal itu disampaikan oleh Ketua Timwas TKI Fahri Hamzah saat memimpin rapat bersama empat kementerian. Rapat tersebut turut dihadiri anggota dewan lainnya, Andi Fauziah Pujiwatie Hatta dan Rieke Diah Pitaloka.

Fahri Hamzah mengatakan, UU PPMI membutuhkan 11 Peraturan Pemerintah (PP), dua Peraturan Presiden (Perpres), 12 Peraturan Menteri (Permen), dan tiga peraturan kepala/badan.


"Timwas juga menyepakati segera menyelesaikan pembentukan aturan pelaksanaan UU PPMI, paling lambat dua tahun sejak UU ini disahkan,” kata Fahri, dikutip dpr.go.id, Rabu, 3 Oktober 2018.

Politikus PKS itu mengungkapkan, Timwas TKI meminta segera dibuat data resmi tentang jumlah dan penempatan pekerja migran Indonesia. "Jenis pekerjaan dan lamanya bekerja juga harus terdata secara akurat," katanya.

Timwas juga meminta pemerintah segera membentuk layanan terpadu satu atap di negara-negara penempatan. Dengan begitu, para pekerja tidak kesulitan membutuhkan layanan.

Ppemerintah diminta untuk terus mengawasi calon PMI yang berangkat tanpa prosedural. Fahri mengimbau agar hal itu bisa dicegah karena akan menimbulkan banyak masalah nantinya.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id