IMB di Daerah Rawan Gempa Harus Memuat Syarat Khusus
Warga melintas di depan rumah yang terdampak gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat. (Foto: ANTARA/Ahmad Subaidi)
Jakarta: Ahli Vulkanologi Surono mengatakan peristiwa bencana alam seperti gempa bumi adalah sesuatu hal yang tidak bisa direkayasa. Yang bisa dilakukan adalah mengatur 'rekayasa' manusia dan lingkungan.

"Manusia perlu dididik untuk mengantisipasi ancaman di samping menyiapkan infrastruktur tahan gempa. Itu yang bisa dilakukan," ujarnya melalui sambungan telepon dalam Bedah Editorial Media Indonesia, Rabu, 8 Agustus 2018.

Menurut Surono Indonesia sudah berpengalaman menghadapi gempa, mulai dari gempa dan tsunami Aceh pada 2004 sampai dengan gempa akibat erupsi gunung berapi.


Untuk mengantisipasi kerusakan infrastruktur atau bangunan misalnya, nenek moyang bahkan sudah mengajarkan bagaimana membuat struktur bangunan agar tahan guncangan.

Seperti di Karo, Sumatera Utara, atau wilayah pasundan Jawa Barat, masih ada masyarakat yang menempati rumah panggung dan bangunannya mampu bertahan sampai dengan puluhan tahun.

"Dan memang rumah panggung itu bukan hanya untuk menghindari hewan buas tetapi memang wilayahnya rawan gerakan tanah dan gempa bumi," kata Surono.

Surono menyebut nilai moral dari warisan nenek moyang tersebut tidak ditularkan ke masyarakat yang tinggal di wilayah rawan pergerakan tanah. Ketika pemahaman masyarakat tentang keamanan bangunan belum terbangun, pemerintah perlu turun tangan.

Salah satu caranya adalah mengatur syarat khusus saat menerbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Terutama bagi mereka yang hendak mendirikan bangunan di wilayah rawan gempa.

"Pengaturan itu belum optimal. Dalam IMB belum disyaratkan konstruksi tahan gempa untuk daerah rawan. Padahal secara ilmiah konstruksi bangunan tahan guncangan itu bisa dirancang," ungkapnya.

Surono menambahkan bukan hal mustahil Indonesia meniru Jepang dalam mengembangkan konstruksi bangunan tahan gempa. Secara pribadi, Surono sudah menerapkan konsep itu kepada 4 kabupaten di sekitar merapi melalui nota kesepahaman.

"Masyarakat Indonesia itu taat aturan tapi harus ada yang mendorong, harus ada komando. Kalau tidak begitu ya tidak gerak," jelas dia.





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id