Anggota tim kajian LIPI Adriana Elisabeth (kanan). (Foto: MI/Jhoni Kristian)
Anggota tim kajian LIPI Adriana Elisabeth (kanan). (Foto: MI/Jhoni Kristian)

Peneliti LIPI: Masyarakat Papua Butuh Keseteraan

Nasional papua
Fachri Audhia Hafiez • 21 Agustus 2019 06:33
Jakarta: Pemerintah tengah berupaya menstabilkan kondisi Papua dan Papua barat pasca unjuk rasa yang berujung ricuh. Perlu pendekatan khusus untuk mencegah terulangnya kericuhan yang dibumbui provokasi oleh oknum tertentu itu.
 
Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth mengatakan, masyarakat Papua masih merasakan adanya diskriminasi dan stereotip. Hal ini yang membuat masyarakat Papua masih merasa diperlakukan tak adil.
 
"Mungkin bagi kita sepele, tapi bagi mereka persoalan. Kalau mau menyentuh mereka berarti kita menghargai yang lain, sederajat mereka bermartabat seperti yang lain," ujar Adriana dalam program Prime Talk Metro TV, Selasa, 20 Agustus 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Persoalan penghinaan kepada warga Papua dinilai perlu ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum. Keseriusan aparat akan menjadi tolok ukur keadilan bagi masyarakat Papua.
 
"Kalau secara kasat mata mereka melihat ini tidak adil, secara hukum perlu ditindak bagi mereka yang bermain-main dengan isu seperti ini. Sama kalau Papua juga menggangu lingkungan sosial mereka bertindak kriminal itu juga bisa diproses," ujar Adriana.
 
Saat ini mayoritas masyarakat memandang bahwa Papua hanya membutuhkan pendidikan dan kesehatan. Tanpa dikulik secara menyeluruh apa yang sebenarnya dibutuhkan warga disana.
 
"Kita pernah enggak tanya kepada mereka, model pendidikan untuk papua itu seperti apa, jangan seolah-olah template kita seolah-olah harus kita jalankan disana. Itu yang saya bilang memahami Papua dengan sudut pandang Papua," tegas Adriana.
 
Tokoh Papua Edo Kondologit mengungkapkan, akar permasalahan yang memicu kerusuhan menyangkut harga diri orang Papua. Keadilan bagi masyarakat Papua ia serahkan kepada proses hukum. Siapapun oknum yang diduga sebagai 'biang' munculnya dua persoalan tersebut perlu diadili.
 
"Menurut saya kita kembalikan ke proses hukum, kalau tidak nanti jadi bola liar semua orang akan merasa akan paling benar sendiri," ujar Edo.
 
Direktur Eksekutif The Wahid Institute Yenny Wahid mengungkapkan hal yang sama. Ia menjelaskan, pendekatan dengan warga Papua salah satunya dengan sisi kemanusiaan seperti yang dilakukan oleh Presiden keempat RI Abdurahman Wahid (Gus Dur).
 
"Gus Dur mengangkat sisi kemanusiaan masyarakat papua, memuliakan mereka salah satunya dengan mengizinkan mereka menyebut dirinya dengan nama Papua. Dahulu kan Irian Jaya, itu salah satu upaya memuliakan mereka merupakan sejajar sederajat bahwa mereka WNI mereka bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Yenny.
 
Sebelumnya, sejumlah warga Papua menggelar unjuk rasa di Jawa Timur. Aksi itu berujung dengan insiden dugaan pembuangan bendera merah putih oleh massa. Kemudian beredar video yang diduga berisi ujaran penghinaan kepada warga Papua.
 
Sementara unjuk rasa atas dugaan penghinaan kepada masyarakat Papua berujung ricuh di sejumlah titik di Manokwari, Papua Barat. Emosi massa tersulut akibat provokasi yang dilakukan oknum via media sosial.
 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif