Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (tengah). Foto: Kautsar Widya Prabowo/Medcom.id
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (tengah). Foto: Kautsar Widya Prabowo/Medcom.id

Komnas HAM Sebut Menghina Presiden Tidak Dapat Dipidana

Nasional ruu kuhp
Kautsar Widya Prabowo • 03 September 2019 14:46
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut penghinaan terhadap presiden tidak dapat dijerat pidana. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut pasal itu dari dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 
"Kalau dia mengancam (fisik) harus dimaknai sebagai kejahatan, tapi kalau orang melakukan kritik harusnya tidak dipidana, apa pun bentuk (kritiknya)," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam diskusi di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2019.
 
Menurut dia, revisi KUHP bertentangan dengan keputusan MK jika tetap mengakomodasi pasal penghinaan presiden tersebut. Aturan itu juga dinilai tidak dapat disandingkan dengan Pasal 19 dalam Deklarasi Universal HAM yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pasal tersebut berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.
 
"Kalau dia bekerja atas nama jabatan dan menimbulkan kebijakan yang salah ya boleh dikritik, dan itu sah-sah saja," ujar dia.
 
Pasal 218 ayat 1 RKHUP berbunyi, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Anam menilai ada kerancuan hukum dalam pasal tersebut. Sebab, tidak ada penjelasan mengenai batasan menghina dan mengkritik.
 
"Penjelasan yang tidak jelas itu berpotensi tidak adanya kepastian hukum serta mengakibatkan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum," pungkas dia.
 
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut masih ada tujuh poin yang masih dibahas legislatif dan eksekutif dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pemerintah dan DPR belum mencapai kata sepakat.
 
"Soal (penghinaan) presiden, kemudian soal hukum adat, kemudian soal LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2019.
 
Fahri mendapat informasi terkait pasal penghinaan presiden diwacanakan masuk delik aduan dalam RKUHP. Artinya, proses hukum baru bisa berjalan bila presiden melaporkan.
 
"Sama saja kayak dulu, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga begitu," ungkap dia.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif