NEWSTICKER
ILustrasi korona. Medcom.id
ILustrasi korona. Medcom.id

Kemensos Diminta Segera Terapkan Bekerja dari Rumah

Nasional Virus Korona
Theofilus Ifan Sucipto • 18 Maret 2020 12:36
Jakarta: Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyayangkan masih ada Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja di kantor. Padahal, imbauan dari Presiden Joko Widodo sudah jelas untuk mencegah penyebaran virus korona (covid-19).
 
“Seharusnya Kemensos sadar akan hal ini,” kata pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas BKN Paryono kepada Medcom.id, Rabu, 18 Maret 2020.
 
Paryono mengatakan sudah sepatutnya Kemensos menindaklanjuti arahan Presiden. Apalagi, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) telah menerbitkan surat edaran agar ASN bekerja dari rumah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mengakui tidak ada sanksi atau hukuman bila masih ada instansi yang tidak melaksanakan imbauan itu. Namun, Paryono berharap setiap instansi merespons imbauan Presiden.
 
(Baca: Pegawai Pemkot Bekasi Bekerja di Rumah)
 
“Diharapkan bisa menerapkan protokol yang sudah dikeluarkan pemerintah dengan ketat,” tutur Paryono.
 
Imbauan kerja dari rumah bagi ASN oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo belum sepenuhnya berjalan. ASN masih bekerja di kantor.
 
Aktivitas ASN masih terpantau di Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Kendaraan roda dua dan empat terlihat berjejer di area parkir. Salah satu ASN Kemensos mengamini kebijakan itu. Dia mengatakan masih mendapat tugas bekerja di kantor.
 
"Pengaturan itu sudah diatur pimpinan kami mengenai jam masuk," kata dia.
 
(Baca: SE Menpan RB Belum Sepenuhnya Berjalan)
 
Tjahjo mengeluarkan Surat Edaran MenPANRB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Seluruh ASN di kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah wajib dipekerjakan di rumah atau tempat tinggalnya selama dua pekan, mulai 16 Maret sampai 31 Maret 2020.
 
Namun, ini tidak berlaku untuk pejabat pada dua tingkatan jabatan tertinggi di organisasi tersebut yang masih diharuskan bekerja dari kantor. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bakal mengatur sistem kerja di rumah yang harus ditaati ASN di organisasinya.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif