Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Pemerintah Berupaya Penuh Menyelesaikan Karhutla

Nasional Kebakaran Lahan dan Hutan
Nur Aivanni • 18 September 2019 07:18
Jakarta: Presiden Joko Widodo telah meninjau titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Merbau, Kabupaten Pelalawan, Riau. Sebelum menginjakkan kakinya di Desa Merbau, Jokowi memastikan pemerintah akan mengerahkan segala upaya untuk menangani karhulta.
 
"Semua usaha dilakukan, di darat (pe-madaman) sudah. Tambahan pasukan saya perintahkan. Kemarin datang total 5.600 (orang)," kata Jokowi yang didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Pangkalan TNI-AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Selasa, 17 September 2019.
 
Aparat terus menyiapkan water bombing ke lokasi karhutla. Sebanyak 52 pesawat juga dikerahkan untuk menyiram dari udara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini mau berangkat (pesawat penyemai) hujan buatan. Jumat (13 September 2019) kita sudah perintahkan dan alhamdulillah saat itu di Indragiri Hilir turun hujan."
 
Hingga Minggu, 15 September 2019, luas area karhutla tercatat 328.724 hektare, terdiri dari 239.161 hektare di atas tanah mineral, dan 89.563 hektare di lahan gambut. Khususnya, karhutla yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan.
 
Meskipun pemadaman karhutla dilakukan maksimal, sebaran api telanjur membesar dan meluas. Kepala Negara menegaskan langkah terbaik ialah mencegah agar titik api tidak semakin meluas.
 
"Sebaiknya satu titik api satu (terdeteksi) langsung padamkan. Itu yang benar. Saya mengimbau berbagai pihak tidak membakar lahan gambut maupun hutan yang dapat memicu karhutla. Upaya hukum sudah kita lakukan. Ada tindakan tegas," ujar Jokowi.
 
Sepulang dari peninjauan di Desa Merbau, Jokowi menduga karhutla di daerah itu sengaja dilakukan dan terorganisasi.
 
"Kalau melihat luasannya besar sekali, ini terorganisasi. Sudah ditangani Polri dan KLHK. Kita lihat ini terorganisasi atau memang rakyat ingin berkebun."
 
Perusahaan asing
 
Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani, mengatakan lima perusahaan sudah ditetapkan sebagai tersangka karhutla. Kelima perusahaan itu ialah PT SKM, PT ABP, dan PT AER di Kalimantan Barat, serta PT KS, dan PT IFP di Kalimantan Tengah.
 
"Kami masih menyelidiki 44 perusahaan lain, ada yang dimiliki asing," ungkap Rasio.
 
Siti Nurbaya menyebutkan lima pemegang konsesi milik asing yang terbakar lahannya itu berada di Kalimantan, dan Riau. Satu perusahaan Singapura di Riau, dan empat perusahaan Malaysia di Kalimantan Barat.
 
Empat lahan konsesi di Kalimantan Barat itu milik PT Sukses Karya Hutani, dan PT Rafi Kamajaya Abadi dari Malaysia. PT Hutan Ketapang Industri dan PT Setia Agro Mandiri dari Singapura.
 
Ada pun di Riau, lahan konsesi PT Adei Plantation and Industri asal Malaysia sudah disegel Kementerian LHK.
 
Sebelumnya, Kementerian LHK menyegel 49 lahan milik perusahaan pemegang konsesi dan satu lahan perseorangan dengan luas total sekitar 8.000 hektare di Sumatera dan Kalimantan.
 
Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, mengapresiasi pemerintah yang menindak tegas perusahaan yang membuka lahan gambut dengan cara membakar. "Banyak perusahaan menyalahi izin. Izinnya 5.000 hektare, tetapi digarap 50.000 hektare. Penyebab karhutla selama ini 90% karena pembukaan lahan, deforestasi, perusakan, dan faktor alam," kata Andi.

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif