Suasana konferensi pers hasil investigasi Komnas HAM terkait kerusuhan 21-23 Mei 2019. Foto: Cindy/Medcom.id
Suasana konferensi pers hasil investigasi Komnas HAM terkait kerusuhan 21-23 Mei 2019. Foto: Cindy/Medcom.id

Enam Rekomendasi Komnas HAM kepada Presiden

Nasional komnas ham
Cindy • 28 Oktober 2019 18:10
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan enam rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo, kepolisian dan empat kementerian terkait kerusuhan 21-23 Mei 2019. Rekomendasi diberikan untuk menciptakan kondisi kondusif, perlindungan, dan penegakan terhadap HAM.
 
"Demi tujuan itu, Presiden perlu memastikan Polri menindaklanjuti proses hukum terhadap semua pelaku kekerasan peristiwa 21-23 Mei," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 28 Oktober 2019.
 
Komnas HAM meminta Presiden membenahi sistem pemilu agar lebih ramah pada HAM. Terutama mendorong partai politik untuk mencegah penyebaran kebencian dalam proses pemilu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Komnas HAM juga merekomendasikan Polri untuk mengungkap pelaku utama yang merancang dan bertanggung jawab pada peristiwa tersebut. Polri diminta melanjutkan penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa yang menimbulkan 10 korban jiwa tersebut.
 
"Kepolisian harus memberikan sanksi dan hukuman kepada anggotanya yang melakukan tindak kekerasan berlebihan. Dan meningkatkan pengetahuan anggota Polri dalam penanganan demonstrasi," jelas Beka.
 
Komnas HAM, lanjut Beka, meminta Kementerian Kesehatan untuk memastikan ketersedian pelayanan kesehatan di tiap rumah sakit saat politik kritis. Kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komnas HAM meminta agar bisa menjadi acuan masyarakat saat situasi kritis dan mampu menangkal hoaks.
 
"Kemenkominfo juga perlu memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan dalam situasi tertentu tidak mengurangi penikmatan HAM, terutama hak untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan pendapat," tutur Beka.
 
Komnas HAM juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar memastikan adanya standar operasional prosedur (SOP) layanan kesehatan dalam situasi tertentu. Terakhir, Komnas HAM meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih cermat dan responsif dalam penyelenggaran pemilihan umum.
 
"Supaya aspirasi dan keluhan masyarakat bisa tersalurkam melalui mekanisme demokrasi yang tersedia," ujar dia.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif