Pengelolaan Angkutan Sungai dan Danau Kurang Perhatian

21 Juni 2018 13:25 WIB
kapal tenggelam
Pengelolaan Angkutan Sungai dan Danau Kurang Perhatian
Petugas gabungan menunggu kapal SAR yang membawa kantong berisi jenazah korban KM Sinar Bangun yang tenggelam, bersandar di Pelabuhan Tigaras, Simalungun, Sumatera Utara. (Foto: ANTARA/Irsan Mulyadi)
Jakarta: Peneliti Senior Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyebut banyak jasa transportasi penyeberangan sungai dan danau di Indonesia tidak dikelola secara benar. Alih-alih mengutamakan keselamatan, retribusi lebih menyita perhatian.

Menurut Djoko, kondisi transportasi air terutama yang menyediakan jasa penyeberangan sungai dan danau di hampir seluruh daerah di Indonesia cukup memprihatinkan.

"Banyak yang tidak dikelola dengan benar. Lebih banyak dari sisi retribusi sementara pelatihan dan pembinaan minim sekali," ujarnya, dalam Metro Pagi Primetime, Kamis, 21 Juni 2018. 


Alasan paling mendasar pelayanan transportasi sungai dan danau tidak dikelola dengan baik, kata Djoko, adalah minimnya alokasi anggaran pada Dinas Perhubungan di daerah untuk memberikan pembinaan dan pemahaman akan keselamatan bertransportasi. 

Pengalaman Djoko, Danau Toba menjadi salah satu destinasi wisata favorit di tanah Sumatera. Namun hal itu bukan jaminan transportasi yang ditawarkan memenuhi syarat baik dari sisi keselamatan atau pelayanan.

Mayoritas angkutan air yang melayani penyeberangan sungai dan danau beroperasi layaknya angkutan kota di jalanan; mengutip ongkos di atas kapal dan tidak memiliki daftar manifes berikut dengan fasilitas keselamatan.

Belum lagi dengan standar operasional yang salah satunya harus memerhatikan kondisi cuaca sebelum berlayar kerap diabaikan oleh pemilik kapal atau operator yang melayani angkutan penyeberangan.

"Hal-hal seperti itu tidak dilakukan. Bukan hanya di Danau Toba, angkutan sungai di mana pun seperti itu. Bahkan model operasional seperti ini turun temurun," kata dia.

Djoko mengungkap, pada dasarnya standar pelayanan angkutan penyeberangan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan angkutan penyeberangan.

Namun aturan tersebut tidak dilakukan secara maksimal. Selain minimnya anggaran, faktor sumber daya manusia untuk mengelolanya pun tak memadai.

"Pokoknya transportasi di daerah itu kepala daerahnya kurang peduli, lebih banyak mengurusi retribusinya," ungkapnya.

Djoko menilai peristiwa tenggelamnya kapal kayu di Danau Toba harus menjadi perhatian serius, bila perlu pemerintah pusat turun tangan melakukan pembenahan secara keseluruhan mulai dari sarana, prasarana, sumber daya manusia, bahkan sampai ke sistem operasional.

Barang kali, kata Djoko, pengelolaan transportasi air perlu meniru sistem di penerbangan atau kereta api. Seperti tidak sembarang orang bisa menumpang, memberlakukan sistem tiket dan tidak mengutip ongkos di atas kapal, izin, faktor cuaca, sampai dengan prosedur keselamatan ketika kapal mengalami insiden yang memerlukan evakuasi.

"Semua harus ditata. Keselamatan dalam transportasi akan selalu jadi prioritas di samping pelayanan. Jika tidak mungkin kejadian serupa akan berulang di tempat lain," jelas dia.






(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id