Suasana Kota Jakarta. Antara/Galih Pradipta
Suasana Kota Jakarta. Antara/Galih Pradipta

Akademikus: Jakarta Pantas Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Nasional Virus Korona virus corona
Candra Yuri Nuralam • 03 April 2020 15:38
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai seharusnya sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, banyak ditemukan kasus positif korona di Jakarta.
 
"Jakarta sudah perlu menerapkan PSBB, terlebih Jakarta itu episentrumnya," kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) dari Universitas Andalas Feri Amsari kepada Medcom.id, Jumat, 3 April 2020.
 
Feri mengatakan banyak masyarakat dari beberapa daerah yang bekerja di Jakarta. Hal itu membuat penyebaran virus korona semakin meluas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, dia mengingatkan pemerintah untuk menjalankan PSBB dengan matang bila ingin diterapkan di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta harus menjamin kesiapan pangan untuk warganya.
 
"Pastikan kebutuhan pokok tersedia dengan baik. Pemprov juga harus berani membuat keputusan bahwa harga tidak boleh naik," kata Feri.
 
Feri mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebelum menerapkan PSBB. Pasalnya, Jakarta merupakan pusat pemerintahan.
 
Anies juga diminta tegas menghentikan aktivitas perkantoran di Jakarta jika mengambil kebijakan PSBB. Anies harus bisa meminta perusahaan mempekerjakan pegawainya dari rumah.
 
"Perusahaan juga kalau Gubernur Anies Baswedan sudah menyatakan demikian harus patuh," tutur Feri.
 
Akademikus: Jakarta Pantas Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar
 
Di samping itu, Feri menyampaikan perusahaan atau toko yang bergerak di bidang pangan tidak boleh tutup. Hal ini demi menjaga kebutuhan pangan masyarakat.
 
Gubernur DKI juga diminta memperhatikan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah jika ingin menerapkan PSBB. Pemprov DKI diminta menyantuni mereka.
 
"Harusnya kebijakan dengan sendirinya harus ada. Kan negara baik pusat dan daerah ditugaskan untuk menjamin penghidupan warganya apalagi di tengah bencana," ucap Feri.
 
Baca: Jurus Pamungkas Jokowi
 
Presiden Joko Widodo telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat penyebaran virus korona. Jokowi juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
 
PPSB yang dimaksud yakni pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi covid-19 untuk mencegah penyebaran virus.
 
"Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang," demikian isi Pasal 2 ayat 1 aturan itu dilansir dari Setneg.go.id, Rabu, 1 April 2020.
 
Pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif